Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap beberapa rancangan peraturan dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (27/08/2025), bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama Kanwil Kemenkum Jambi.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Bupati Muaro Jambi melalui surat yang ditandatangani Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terkait kebutuhan harmonisasi terhadap tiga rancangan peraturan, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Sailun Salimbai Kabupaten Muaro Jambi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita selaku, beserta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi. Dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi turut hadir Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum Setda, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Sailun Salimbai.

Dalam paparannya, Dina Rasmalita menyampaikan, “Harmonisasi ini bertujuan memastikan setiap regulasi daerah tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan daerah. Dengan sinkronisasi yang baik, implementasi aturan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.”

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas regulasi. “Kami memandang kegiatan ini sebagai sarana strategis untuk menyempurnakan rancangan aturan yang sedang disusun. Sinergi dengan Kanwil Kemenkumham menjadi kunci agar regulasi yang lahir dapat dipahami, dijalankan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terwujudnya peraturan daerah yang berkualitas, efektif, dan implementatif untuk mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. (YE)

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang bertujuan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Kegiatan ini berlangsung secara daring pada Rabu (27/08/2025) melalui aplikasi Zoom Meeting, Rabu (27/08/2025) dari Ruang Rapat Kakanwil.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian yang turut mengikuti jalannya acara secara daring. Turut hadir memberikan materi secara langsung Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita bersama para penyuluh hukum dari Kantor Wilayah.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, Constantinus Kristomo selaku Narasumber menyampaikan arahan terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Jambi kepada seluruh peserta Sosialisasi. Dalam arahannya beliau menegaskan bahwa keberadaan Posbankum akan membantu menekan angka perkara yang masuk ke pengadilan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan melindungi kelompok rentan dari kerugian akibat ketidakpastian hukum. “Posbankum adalah bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang setara bagi semua,” ungkapnya.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk menghadirkan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memahami keberadaan Posbankum sebagai pusat layanan informasi hukum, konsultasi, mediasi, hingga rujukan advokat, yang semuanya dapat diakses secara gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan ini juga memberikan manfaat langsung, antara lain mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya, mencegah sengketa berlarut-larut, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi dengan memberikan rasa aman dalam berusaha dan bermasyarakat. (YE)

Mendalo, Jambi – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Kortini JM Sihotang menghadiri kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi Pendekatan Follow The Asset dan Follow The Money Melalui Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Perkara Pidana”dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi (UNJA) Mendalo, Rabu (27/08/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum dan pemerintahan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo; Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani; Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ifa Sudewi; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan seminar di lingkungan kampus dan melibatkan kalangan akademisi dimaksudkan untuk membangun ruang dialog yang lebih inklusif dan ilmiah. Kampus menjadi wadah strategis untuk mempertemukan praktisi hukum, pemerintah, dan mahasiswa guna memperluas wawasan, mengedukasi generasi muda, serta memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan gagasan baru untuk penegakan hukum yang adaptif dan berkeadilan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peringatan ulang tahun Kejaksaan RI, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan follow the asset dan follow the money serta penerapan Deferred Prosecution Agreement, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana, mendorong transparansi, memulihkan kerugian negara, dan memastikan keadilan yang lebih humanis. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat semakin meningkat.

Kehadiran jajaran Kementerian Hukum bersama Kejaksaan dan para Forkopimda semakin mempertegas komitmen bersama untuk mendukung reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat sistem hukum nasional. (YE)

Tanjung Jabung Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), Selasa (26/08/2025).

Acara yang berlangsung di Aula Disperindag Tanjabtim ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjabtim, Kabid Perindustrian Tanjabtim, serta narasumber dari Disperindag Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 14 pelaku usaha kecil dan menengah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjabtim yang belum memiliki sertifikat merek.

Dalam sambutannya, Sekretaris Disperindag Tanjabtim menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Ia menyampaikan pesan Bupati Tanjabtim agar para pelaku usaha semakin terdorong mendaftarkan merek dagangnya sehingga produk unggulan Tanjabtim dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Narasumber dari Disperindag Provinsi Jambi, Meka, memberikan materi tentang pentingnya kreativitas dan membaca peluang dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti, menyampaikan materi terkait pentingnya merek dan mekanisme pendaftarannya. Ia juga menjelaskan berbagai contoh kasus sengketa merek, manfaat perlindungan merek, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi juga membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi para peserta yang ingin segera mendaftarkan merek dagangnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di Tanjabtim yang sadar akan pentingnya perlindungan merek, sehingga dapat memperkuat identitas produk lokal dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. (YE)

Tanjung Jabung Timur – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertemu langsung dengan Wakil Bupati Muslimin Tanja. Kunjungan ini bertujuan memperkuat komunikasi dan sinergi dalam dua agenda utama, diantaranya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa-desa wilayah Tanjabtim dan implementasi Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 terkait pengelolaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Turut hadir pada Silaturahmi kali ini tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan pentingnya keberadaan Posbankum sebagai fasilitas akses langsung masyarakat terhadap bantuan hukum. “Posbankum di tingkat desa akan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya golongan kurang mampu. Ini bagian dari upaya kami mewujudkan keadilan yang merata,” ujar Jonson.

Kegiatan ini diinisiasi sebagai bentuk upaya memberikan pendampingan hukum yang lebih dekat, merata, dan mudah diakses oleh masyarakat desa, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap memfasilitasi proses sosialisasi, termasuk pelibatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

Sebagai rangkaian lanjutan, direncanakan akan dilaksanakan sosialisasi di tingkat desa dan pelatihan paralegal bagi kelompok masyarakat yang ditunjuk di setiap desa, dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum Jambi.

Dengan adanya Posbankum di setiap desa, diharapkan layanan bantuan hukum dapat semakin menjangkau masyarakat luas, meningkatkan kesadaran hukum, serta menjamin hak masyarakat miskin di Provinsi Jambi.

Terkait Permenkumham No. 26 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola PPNS mulai dari pengangkatan, pelantikan, hingga penerbitan kartu identitas Kortini menekankan bahwa regulasi ini merupakan fondasi bagi profesionalisme penegakan hukum. “Kami berharap implementasi kebijakan ini berjalan mulus, tertib, dan berbasis digital, sehingga Kapasitas PPNS di wilayah Tanjabtim dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.

Wakil Bupati Tanjung jabung Timur menyampaikan antusiasmenya atas inisiatif tersebut. “Kami sangat menyambut niat baik Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendirikan Posbankum di desa-desa. Ini penting demi memperkuat keadilan akses bagi warga kami. Terkait Permenkum No. 26 Tahun 2025, kami akan mendukung penuh pelaksanaannya baik dari sisi kelembagaan maupun infrastruktur teknis,” ujarnya.

Silaturahmi ini menjadi langkah awal dari kolaborasi strategis antara Kanwil Kemenkum Jambi dan Pemkab Tanjabtim, guna mematangkan rencana pembentukan Posbankum di setiap desa dengan menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Permenkumh No. 26/2025, termasuk proses digitalisasi manajemen PPNS, penguatan SDM, serta penyediaan fasilitas pendukung dan memformulasikan rencana tindak lanjut bersama, seperti pelatihan teknis, penyusunan SOP, serta integrasi sistem elektronik pelaporan dan administrasi PPNS.

Penutup silaturahmi diwarnai semangat baru dalam menjalin kolaborasi konkret demi pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan merata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (YE)

Tanjung Jabung Timur – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Kortini, bersama tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Fatriansyah, melakukan koordinasi ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan penjelasan teknis terkait implementasi Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS, Selasa (26/08/2025).

Koordinasi membahas beberapa hal penting, antara lain persyaratan pengangkatan dan pelantikan PPNS di daerah, tata cara permohonan rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan, mekanisme mutasi dan pemberhentian PPNS, hingga prosedur penerbitan dan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS. Kortini menekankan bahwa Permenkum ini hadir untuk memperkuat tertib administrasi, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan kepastian hukum bagi pejabat penyidik di daerah.

“PPNS memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah. Dengan adanya Permenkum No. 26 Tahun 2025, kami ingin memastikan seluruh tahapan pengangkatan hingga pemberhentian dapat berjalan transparan, terukur, dan akuntabel,” ujar Kortini.

Kabid Pelayanan AHU, Fatriansyah, menambahkan bahwa koordinasi ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan sistem administrasi PPNS secara elektronik. “Permenkum terbaru ini mendorong pelayanan yang lebih cepat dan tertata. Kami ingin mendampingi Satpol PP dan Damkar sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, agar proses pengangkatan dan pengelolaan PPNS dapat dilakukan sesuai prosedur dan berbasis digital,” katanya.

Sementara itu, sekretariat PPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diwakili oleh Kepala Satpol PP dan Damkar, Gustin Wahyudi menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Jambi. “Kami sangat menyambut baik arahan dan bimbingan ini. Sebagai sekretariat PPNS di Tanjabtim, kami berkomitmen untuk mendukung penuh penerapan Permenkum No. 26 Tahun 2025 demi penguatan kapasitas PPNS dan penegakan hukum daerah yang lebih optimal,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih erat antara Kemenkum dan Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP dan Damkar Tanjabtim, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (YE)

Jambi – Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian didampingi Kepala Divisi  Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita serta para Jabatan Fungsional pada Divisi P3H pada  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan diskusi strategis membahas implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Selasa (26/08/2025). Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di YouTube Kanwil Kemenkum Sumut.

Diskusi ini dilaksanakan berdasarkan Permenkumham No. 2 Tahun 2019 serta Surat Perintah Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Nomor W.2.LT.01.01–10090 tanggal 4 Juni 2025, dengan tujuan menganalisis efektivitas kebijakan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian disharmoni peraturan.

Hadir membuka acara Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, A.Md., I.M., M.P.A., Ph.D. Sambutan disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H. Adapun narasumber yang hadir antara lain Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Kanti Mulyani, S.H., M.H.; Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Dr. Eka N.A.M. Siombing, S.H., M.Hum.; dan akademisi FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Cynthia Hadita, S.H., M.H. Diskusi dipandu oleh moderator Anindya Hashifah, peneliti SPAS Universitas Sumatera Utara.

Dalam pemaparannya, para narasumber mengkritisi kelemahan Permenkumham No. 2/2019, terutama terkait sifat hasil mediasi yang tidak mengikat sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 serta kewenangan judicial review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kendala lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan SDM mediator bersertifikat, minimnya dukungan anggaran, serta infrastruktur yang belum optimal.

Secara teoritis, regulasi ini juga dinilai belum selaras dengan prinsip hierarki norma (Stufenbau Kelsen) dan asas kepastian hukum (Radbruch). Sebagai pembanding, praktik di negara lain seperti Malaysia, Belanda, dan Prancis menunjukkan perlunya mekanisme harmonisasi yang menghasilkan putusan final dan mengikat.

Diskusi merekomendasikan pencabutan Permenkumham No. 2/2019 dan integrasi mekanisme mediasi ke dalam revisi UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu, disoroti pentingnya penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PUU), pemanfaatan sistem digital nasional, dan pelibatan akademisi serta mediator bersertifikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Jambi akan menyusun kajian bersama guna mengusulkan pencabutan Permenkumham No. 2/2019, mendorong integrasi mekanisme mediasi dalam revisi UU No. 12 Tahun 2011, serta memperkuat kelembagaan mediasi di Kemenkumham. (YE)

Muaro Jambi – Dalam rangka memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat desa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (26/08/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Muaro Jambi ini membahas rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono,  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H) Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muaro Jambi, Sukisno, Kepala Bagian Hukum Sekda Muaro Jambi, Gartam Handaya, serta Tim Pokja Penyuluh Hukum dan Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam paparannya, Jonson Siagian menekankan pentingnya keberadaan Posbankum di desa sebagai sarana pendampingan hukum yang mudah diakses, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. “Melalui Posbankum, kita ingin menghadirkan layanan hukum yang dekat dengan masyarakat, memastikan hak-hak hukum mereka terlindungi, dan menciptakan pemerataan keadilan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Kanwil Kemenkum Jambi akan menggelar sosialisasi kepada seluruh desa di Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme pembentukan Posbankum dan peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi. Selain itu, dijadwalkan pelatihan paralegal bagi masyarakat yang ditunjuk di masing-masing desa, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang direncanakan berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperluas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan mendukung terwujudnya akses keadilan yang merata di Provinsi Jambi. (YE)

Jambi – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, melaksanakan audiensi dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi beserta jajaran pada Senin (25/08/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini membahas rencana strategis pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap kelurahan Kota Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Kadiv P3H menegaskan pentingnya keberadaan Posbakum untuk memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan mempermudah jalur mendapatkan keadilan tanpa hambatan biaya maupun jarak. "Posbakum adalah langkah nyata menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat," ungkap Dina Rasmalita.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi beserta staf, Tim Kerja Penyuluh Hukum, dan Tim Humas Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Audiensi menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya:

• Perlunya pembentukan Posbakum di setiap kelurahan di Kota Jambi;
• Penyusunan langkah teknis oleh Pemkot Jambi bersama pihak terkait;
• Penjadwalan sosialisasi Posbakum di Kanwil Kementerian Hukum Jambi pada Kamis (28/08/2025) yang akan melibatkan lurah dan camat se-Kota Jambi;
• Penyampaian template Surat Keputusan (SK) pembentukan Posbakum kepada Pemkot untuk segera diisi dan ditindaklanjuti.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum semakin terbuka dan merata, mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum serta pelayanan publik di bidang hukum di Kota Jambi. (YE)

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar rapat pengharmonisasian terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tebo diantaranya :

1.           Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Tebo Tahun 2025-2029;

2.           Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Tebo Tahun 2025-2029

3.           Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tebo

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai 2 Kanwil Kementerian Hukum Jambi pada Senin (25/08/2025) dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan harmonisasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tebo melalui beberapa surat resmi pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025. Adapun materi yang dibahas meliputi tiga rancangan penting, yaitu Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tebo.

Turut hadir dalam rapat ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo beserta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta perangkat daerah terkait. Dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, hadir para perancang peraturan perundang-undangan dan tim teknis, termasuk Victor Noval Sidabutar, Sugeng Supriyadi, dan jajaran perancang lainnya.

Dalam sambutannya, Dina Rasmalita menekankan pentingnya harmonisasi sebagai upaya memastikan setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Ia juga mendorong seluruh pihak untuk aktif memberikan masukan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan daya guna yang optimal.

Melalui rapat ini, diharapkan proses penyusunan peraturan di Kabupaten Tebo dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik. (YE)