Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Tahun 2025 pada Selasa, 10 Juni 2025 di Aula Kantor Wilayah. Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di Wilayah Provinsi Jambi.”

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Idris, dan dihadiri oleh unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi yang tergabung dalam keanggotaan MPW dan MPD. Turut hadir sebagai pemateri perwakilan dari Majelis Pengawas Pusat (MPP) serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkum Jambi.

Dalam sambutannya, Idris menyampaikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris bukan hanya tanggung jawab administratif, melainkan tanggung jawab moral dan profesional demi menjaga integritas jabatan notaris. Menurutnya, MPW dan MPD memiliki peran penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.

Acara rakor yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang dan Kepala Bidang AHU, Fatriansyah kali ini diawali dengan pemaparan dari MPP yang menjelaskan kerangka hukum dan penguatan tugas-tugas pengawasan notaris, termasuk penanganan pelanggaran etik dan pelaksanaan jabatan. Materi dilanjutkan oleh pemaparan dari Kantor Wilayah Kemenkum Jambi yang menyoroti permasalahan teknis dan administratif notaris yang sering terjadi di lapangan, termasuk ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dengan UU Jabatan Notaris.

Selain materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab mengenai peran serta kewenangan masing-masing majelis pengawas berdasarkan hirarki struktural dari MPD, MPW hingga MPP.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembentukan susunan baru MPD, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi. Proses pembentukan berlangsung secara musyawarah mufakat sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan regenerasi pengurus.

Dalam materi yang disampaikan oleh Harmonisasi Napitupulu (Analis Hukum Madya Direktorat Perdata), disampaikan pula permasalahan aktual dalam praktik kenotariatan seperti:

• Notaris tidak membuka kantor meski telah diangkat;
• Tidak membaca minuta akta di depan penghadap;
• Tidak memastikan kehadiran dan identitas penghadap;
• Tidak melaporkan wasiat ke pusat data wasiat;
• Serta rendahnya pemahaman dan pelaksanaan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Ditekankan pula bahwa Notaris termasuk pihak pelapor dalam kerangka pencegahan TPPU/TPPT sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2015, dan wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan melalui aplikasi goAML.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar MPW dan MPD di Provinsi Jambi dapat bekerja lebih aktif dan profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap notaris, demi terciptanya layanan hukum yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi etika profesi.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi akan menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Jambi dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di beberapa wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi.

Pelantikan ini mencakup anggota PAW dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi untuk wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

Dalam surat resmi pemanggilan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Idris menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari pembaruan struktur pengawas notaris guna memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah Jambi. Pengisian posisi PAW dilakukan agar pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta yang dilantik diminta hadir dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pria dan Kebaya Nasional untuk wanita. Informasi tambahan terkait teknis pelaksanaan dapat diperoleh melalui narahubung yang telah disediakan.

Adapun daftar nama calon yang akan dilantik terdiri dari puluhan anggota yang berasal dari unsur:

• Pemerintah, diantaranya Fatriansyah, Diana Yuli Astuti, Solihan, dan lainnya;
• Notaris, diantaranya Siti Ayuna Sari, Zulfadli, Yeni Puji Hartini, dan lainnya;
• Akademisi, diantaranya Prof. Dr. Elita Rahmi, Dr. Rosmidah, Dr. Supeno, dan lainnya.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan struktur Majelis Pengawas Notaris di Provinsi Jambi semakin solid dan mampu menjalankan peran pengawasan secara profesional dan berintegritas, demi mendukung pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sungai Penuh, Selasa (10/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi.

Kegiatan ini dihadiri oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT Penyuluh Hukum. Sementara dari Pemerintah Kota Sungai Penuh hadir Asisten Sekretaris Daerah, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.

Mengawali rapat, Asisten Sekda Kota Sungai Penuh menyampaikan pentingnya penyusunan dan pengharmonisasian keempat Raperda ini dalam mendukung kelancaran pembangunan dan penguatan kelembagaan di daerah. Keempat Raperda yang diharmonisasikan meliputi:

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029;
2. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Raperda tentang Penanggulangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; dan
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam arahannya yang diwakili oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sugeng Supriyadi menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi guna menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan teknis dan substansi terhadap masing-masing Raperda oleh tim perancang Kanwil Kemenkumham Jambi bersama perangkat daerah yang berwenang. Rapat berlangsung konstruktif dengan masukan dan saran teknis sebagai bagian dari proses harmonisasi.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi oleh perwakilan perancang peraturan perundang-undangan kepada Asisten Sekda Kota Sungai Penuh, sebagai tindak lanjut yang akan dibawa ke proses berikutnya dalam pembentukan peraturan daerah.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, tepat sasaran, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang baik.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris menghadiri kegiatan peluncuran Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Portal Informasi Bantuan Hukum Republik Indonesia yang digelar oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kamis (5/6).  Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training), serta penandatanganan perjanjian kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Acara ini juga diikuti secara daring oleh 282 peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 yang berasal dari berbagai daerah.

Dalam laporannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menyampaikan bahwa program pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum. “Target kita sebanyak 7.000 Posbankum Desa/Kelurahan. Hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 5.008 Posbankum di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Hukum RI dalam sambutannya menegaskan bahwa akses keadilan merupakan hak semua warga negara. “Hadirnya Posbankum adalah manifestasi dari keadilan hukum yang menyentuh hingga lapisan masyarakat terbawah, terutama di desa dan kelurahan,” tegas beliau.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPHN dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan ini, juga dilaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 yang memasuki hari ketiga, dengan materi pelatihan meliputi teknik komunikasi bagi paralegal, penyusunan laporan dan dokumentasi hukum, hingga prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Peserta juga mendapatkan pelatihan simulasi pengisian link aktualisasi serta identifikasi titik lokasi Posbankum.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum secara merata dan berkeadilan. (YE)

Jambi -  Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem didampingi para Penyuluh Hukum menghadiri kegiatan meluncuran Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Portal Informasi Bantuan Hukum Republik Indonesia yang digelar oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kamis (5/6) secara daring dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training), serta penandatanganan perjanjian kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Acara ini juga diikuti secara daring oleh 282 peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 yang berasal dari berbagai daerah.

Dalam laporannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menyampaikan bahwa program pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum. “Target kita sebanyak 7.000 Posbankum Desa/Kelurahan. Hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 5.008 Posbankum di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Hukum RI dalam sambutannya menegaskan bahwa akses keadilan merupakan hak semua warga negara. “Hadirnya Posbankum adalah manifestasi dari keadilan hukum yang menyentuh hingga lapisan masyarakat terbawah, terutama di desa dan kelurahan,” tegas beliau.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPHN dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan ini, juga dilaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025 yang memasuki hari ketiga, dengan materi pelatihan meliputi teknik komunikasi bagi paralegal, penyusunan laporan dan dokumentasi hukum, hingga prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Peserta juga mendapatkan pelatihan simulasi pengisian link aktualisasi serta identifikasi titik lokasi Posbankum.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum secara merata dan berkeadilan. (YE)

Jambi – Sebanyak 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Penyerahan SK dilaksanakan pada Rabu (4/6/2025) di halaman Kantor Wilayah.

SK CPNS diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem didampingi Kepala Bagian Umum, Ermasdon. Kegiatan ini menjadi penanda awal bagi para CPNS untuk mulai menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari jajaran pengayoman di wilayah Jambi.

Dalam sambutannya, Alex menyampaikan harapan agar para CPNS yang baru bergabung dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan semangat pengabdian sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Hukum.

"Kami berharap para CPNS dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, serta terus belajar dan berkembang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Acara penyerahan SK berlangsung dengan khidmat dan sederhana, namun penuh makna. Para CPNS yang hadir tampak antusias dan siap mengemban tugas sebagai abdi negara di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.

Diakhir kegiatan orientasi, Kantor Wilayah memberikan penghargaan kepada 3 orang peserta orientasi CPNS terbaik. (YE)

Jambi – Sebanyak 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Penyerahan SK dilaksanakan pada Rabu (4/6/2025) di halaman Kantor Wilayah.

SK CPNS diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem didampingi Kepala Bagian Umum, Ermasdon. Kegiatan ini menjadi penanda awal bagi para CPNS untuk mulai menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari jajaran pengayoman di wilayah Jambi.

Dalam sambutannya, Alex menyampaikan harapan agar para CPNS yang baru bergabung dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan semangat pengabdian sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Hukum.

"Kami berharap para CPNS dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, serta terus belajar dan berkembang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Acara penyerahan SK berlangsung dengan khidmat dan sederhana, namun penuh makna. Para CPNS yang hadir tampak antusias dan siap mengemban tugas sebagai abdi negara di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.

Diakhir kegiatan orientasi, Kantor Wilayah memberikan penghargaan kepada 3 orang peserta orientasi CPNS terbaik. (YE)

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Jambi menyelenggarakan kegiatan  sosialisasi layanan Apostille dan legalisasi, serta sosialisasi Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini digelar di Aula Poltekkes Jambi , 4 Juni 2025 dan dihadiri oleh dosen serta mahasiswa dari berbagai jurusan di lingkungan kampus.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan fasilitasi kegiatan sosialisasi layanan Apostille yang diajukan oleh Kanwil Kemenkum Jambi melalui surat nomor W.5-UM.01.01-6 tertanggal 2 Juni 2025. Menanggapi hal tersebut, Direktur Poltekkes Jambi, Dr. Rusmimpong, S.Pd, M.Kes, mengundang para dosen dan mahasiswa untuk turut serta dalam kegiatan penting ini.

Sosialisasi layanan Apostille yang dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Fatriansyah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada sivitas akademika mengenai prosedur legalisasi dokumen secara internasional, khususnya dalam konteks kebutuhan studi lanjut atau kerja di luar negeri.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat kampus dan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran akan pentingnya legalisasi dokumen resmi secara tepat dan sah menurut hukum nasional maupun internasional.

Pada kesempatan yang sama, Bidang Kekayaan Intelektual juga menyediakan layanan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada para Mahasiswa dan Akademisi Poltekkes Jambi. (YE)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, telah diterima lebih dari 1,7 juta permohonan kekayaan intelektual di seluruh Indonesia. Angka ini menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) terus meningkat, dan peran daerah dalam mendukung pencapaian tersebut sangat signifikan.

Salah satu bentuk pengakuan terhadap peran daerah tersebut ditandai dengan penyerahan piagam penetapan Daerah Berbasis Kekayaan Intelektual kepada Provinsi Jambi atas pengembangan Kawasan Batik Seberang. Penyerahan piagam ini berlangsung dalam kegiatan nasional yang digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, yang dihadiri oleh para pimpinan tinggi dan pejabat dari seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.

Dari Jambi, hadir langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini Sihotang, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti. Kehadiran mereka merupakan bentuk komitmen dan partisipasi aktif Kanwil Jambi dalam mendukung perlindungan serta pengembangan kekayaan intelektual berbasis potensi lokal.

Penetapan Kawasan Batik Seberang sebagai daerah berbasis KI merupakan hasil kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Kawasan ini dikenal sebagai sentra batik khas Jambi yang memiliki nilai budaya tinggi dan potensi ekonomi yang terus tumbuh.

Penerimaan penghargaan ini menjadi simbol bahwa kekayaan budaya daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi, selama mendapat perlindungan hukum yang memadai dan dukungan dari pemerintah. Kanwil Jambi terus mendorong sinergi lintas sektor dalam rangka memperkuat perlindungan kekayaan intelektual demi kemajuan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi, Rabu (04/06/2025) kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem. Kadiv P3H turut  memberikan arahan terkait proses harmonisasi terhadap tiga Raperda, diantaranya :

1. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
3. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan kali ini dihadiri oleh tim dari Kanwil Kemenkum Jambi yang terdiri dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, sembilan orang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, tiga orang JFT Analis Hukum, serta satu orang JFT Penyuluh Hukum.

Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut hadir perwakilan dari Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyampaikan latar belakang pentingnya penyusunan ketiga Raperda tersebut dan perlunya proses harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum Jambi.

Proses harmonisasi dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh para perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum Jambi bersama dengan perwakilan perangkat daerah terkait dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas ketiga Raperda oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kepada perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam mewujudkan produk hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. (YE)

Jambi— Dalam rangkaian kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum Tahun 2025, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Alex Cosmas Pinem, S.H., M.Si., memberikan pembekalan kepada para peserta di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (3/6/2025).

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menekankan pentingnya peran strategis Divisi PPPH dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di daerah. Ia memaparkan bahwa divisi yang dipimpinnya bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis dan evaluasi kebijakan hukum.

“CPNS harus memahami bahwa tugas di bidang hukum bukan hanya administratif, tetapi juga berdampak pada pembangunan hukum nasional dan pelayanan masyarakat,” ujar Alex.

Beliau juga menjelaskan ruang lingkup kerja Divisi PPPH yang mencakup fasilitasi pembentukan, perancangan, harmonisasi, serta analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan daerah. Selain itu, Divisi PPPH turut berperan aktif dalam penyuluhan hukum, bantuan hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, serta pendampingan penilaian indeks reformasi hukum di pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Alex juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi jabatan fungsional hukum di lingkungan Kemenkumham. Ia berharap para CPNS dapat mempersiapkan diri secara profesional untuk mendukung visi besar Kemenkum dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berkualitas.

Kegiatan arahan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan awal bagi CPNS agar memiliki pemahaman menyeluruh terhadap struktur organisasi, tugas pokok, serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Kegiatan orientasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Nurahadi (Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya) yang menyampaikan materi terkait Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Berintegritas dan Bersinar (bersih dari narkoba) dengan melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dilanjutkan pemaparan oleh Diana Yuli Astuti,  Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang menyampaikan materi tentang Pengenalan bidang tugas teknis substantif (Pelayanan Kekayaan Intelektual).

Setelah ishoma, kegiatan orientasi CPNS dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ermasdon, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum yang menyampaikan materi tentang Mengenal Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum serta Kantor Wilayah dan ditutup dengan pemaparan materi oleh Fatriansyah, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang memaparkan materi terkait Pengenalan bidang tugas teknis substantif (Pelayanan Administrasi Hukum Umum). (YE)