Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 24 April 2025, pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

Rapat ini merupakan bagian dari proses fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, khususnya dalam mengharmonisasikan substansi Raperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum beserta tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi turut hadir dan berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap draf Raperda yang dibahas.

Fokus pembahasan mencakup aspek normatif, sistematika pengaturan, dan potensi dampak terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam rangka menciptakan regulasi daerah yang berkualitas, efektif, dan memiliki kepastian hukum.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Merangin tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Merangin, Kamis (24/4).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi PPPH Kanwil Kementerian Hukum Jambi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Merangin, yakni Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, serta jajaran dari Perumda Tirta Merangin.

Dari pihak Kanwil, hadir langsung Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem, bersama empat orang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan satu orang dari Humas.

Kepala Bagian Hukum Setda Merangin dalam sambutannya menyampaikan urgensi pembentukan Raperbup ini, sebagai dasar hukum dalam penataan struktur organisasi dan kepegawaian Perumda Tirta Merangin.

Rapat kemudian dibuka secara resmi oleh Alex Cosmas Pinem yang juga memberikan arahan terkait pentingnya proses harmonisasi dalam penyusunan produk hukum daerah agar selaras dengan regulasi yang berlaku secara nasional.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperbup oleh Kepala Divisi kepada Kepala Bagian Hukum Setda Merangin sebagai bentuk dukungan Kementerian Hukum dalam penguatan legislasi daerah.

Langkah ini mencerminkan komitmen Kementerian Hukum untuk terus mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan berlandaskan asas hukum yang baik.

JAMBI –Dalam upaya memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jambi resmi menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kerja sama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Produksi dan Penyiaran Sosialisasi Kegiatan melalui Media Elektronik dan Media Sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Jambi dan TVRI  Jambi dalam menyampaikan informasi terkait hukum kepada masyarakat. MoU ini mencakup berbagai aspek kerjasama, termasuk pertukaran informasi, liputan acara-acara penting, serta kolaborasi dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat.perjanjian ini menandai langkah strategis kedua belah pihak dalam mendukung penyebaran informasi hukum serta pelayanan publik kepada masyarakat luas.

Penandatanganan MoU ini menandai komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang informasi dan hukum di wilayah Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Rapat Kakanwil pada Rabu (23/04/2025) dan dihadiri oleh oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, serta Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang.

Dalam sambutannya, Kortini menyatakan, "Penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara instansi pemerintah dan media. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jambi dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terkini seputar hukum."

TVRI Jambi selaku PIHAK PERTAMA akan mendukung penyiaran kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemenkumham Jambi dalam bentuk program siaran maupun konten digital. Sementara itu, Kemenkum Jambi selaku PIHAK KEDUA akan menyediakan materi dan narasumber yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lebih Lanjut, Kortini JM Sihotang menambahkan, "Kerjasama dengan media merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dengan MoU ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi penyebaran informasi yang tepat dan bermanfaat."

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik melalui penyampaian informasi yang akurat dan edukatif.

Penandatanganan MoU ini menjadi landasan kerja sama yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jambi. Ke depannya, diantisipasi adanya program-program edukatif bersama serta berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. (YE)

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan strategis nasional di bidang hukum, Kementerian Hukum Jambi akan menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk "Pedoman Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah Tahun 2025". Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 April 2025, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum tertanggal 24 Maret 2025 dengan nomor PPH-OT.03.01-28, yang berisi penyampaian jadwal pelaksanaan kegiatan serupa secara nasional. Kementerian Hukum Jambi pun mengambil peran aktif dalam menyukseskan agenda tersebut di tingkat regional.

Melalui surat undangan resmi bernomor W.5-LT.03.01-03 tertanggal 14 April 2025, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengajak kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk mengirimkan dua orang perwakilan sebagai peserta kegiatan.

"Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana implementasi prinsip-prinsip good governance di bidang hukum telah berjalan di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat memahami secara komprehensif metodologi, indikator, serta langkah-langkah perbaikan yang dapat ditempuh," jelas Alex dalam pernyataannya.

Adapun kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pedoman teknis pelaksanaan IRH, tetapi juga menjadi ruang diskusi antara pemangku kepentingan daerah dan instansi pusat dalam menyusun strategi hukum yang relevan, adaptif, dan partisipatif.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalisator percepatan reformasi hukum di tingkat daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah pusat.

Bungo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar kegiatan Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo pada Rabu (23/4/2025), bertempat di Ruang Rapat Bupati Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha, UMKM, kreator, dan inventor untuk mendaftarkan hasil karya dan inovasinya.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, didampingi Kepala Bidang Layanan Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti dan jajaran. Dari pihak Pemkab Bungo, kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Bungo, Sekretaris Daerah, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda, Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Dalam diskusi koordinatif tersebut, dibahas berbagai langkah strategis, seperti pemetaan potensi daerah berbasis KI, sinergi lintas OPD dan stakeholder, penyediaan fasilitasi daerah, hingga pentingnya inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bagian dari pelindungan budaya dan pengetahuan tradisional di Kabupaten Bungo.

Kakanwil Kemenkum Jambi, Idris menyampaikan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya menjadi domain pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah.

“Kekayaan Intelektual adalah aset strategis yang dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal. Oleh karena itu, dukungan regulasi, fasilitasi anggaran, hingga penyuluhan masyarakat menjadi kunci agar potensi yang ada di daerah tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara hukum,” tegas Idris.

Kakanwil Kemenkum Jambi, Idris juga menyampaikan harapannya agar dukungan penuh dari Bupati Bungo dapat mendorong percepatan pendaftaran KI melalui pendampingan dari OPD teknis dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Jambi. Ia juga mendorong pembentukan Pos Layanan KI di daerah sebagai pusat edukasi dan layanan masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dalam bentuk program konkret, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran KI di lingkungan Kabupaten Bungo.

Jambi, 22 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) menggelar mediasi dan konsultasi terkait Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Serentak Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Jambi. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kadiv PPPH pada Selasa, 22 April 2025 pukul 14.00 WIB.

Forum mediasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Kepala Dinas DPMPPA Kota Jambi, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi, Camat Jambi Selatan, Lurah Tambak Sari, serta tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi.

Kegiatan dipimpin oleh Victor Sidabutar selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Dalam forum ini, Reza sebagai pemohon menyampaikan keberatannya terhadap salah satu syarat dalam Perwal 6 Tahun 2025 yang mengharuskan calon Ketua RT telah atau pernah menikah. Ia mengusulkan agar syarat tersebut dihapus demi memberikan kesempatan yang lebih inklusif kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi PPPH Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa Kementerian Hukum memiliki tugas untuk melakukan harmonisasi terhadap produk hukum daerah, dan dalam hal ini telah dilakukan kajian terhadap substansi Perwal yang dimaksud.

Setelah dilakukan diskusi dan pertukaran pendapat antar pihak, forum mencapai mufakat untuk tetap memberlakukan ketentuan yang telah ada dalam Perwal 6 Tahun 2025 tanpa perubahan. Pemohon menyatakan dapat menerima hasil kesepakatan tersebut.

Forum ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam memfasilitasi dialog hukum yang solutif serta mendukung kepastian hukum dalam implementasi regulasi di daerah.

Seleksi Kompetensi PPPK Kemenkum Digelar di UPT BKN Jambi, Kepala Kanwil dan Kadiv Yankum Tinjau Langsung Lokasi

Jambi, 22 April 2025 – Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menggelar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024. Ujian ini dilangsungkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara (UPT BKN) Jambi, dan menjadi salah satu titik pelaksanaan seleksi serentak nasional yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Dalam pelaksanaan seleksi hari ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini, yang meninjau langsung kesiapan lokasi dan jalannya ujian. Kehadiran kedua pejabat tersebut menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.

Seleksi kompetensi ini terdiri dari empat materi utama yaitu: Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, serta Wawancara berbasis komputer. Para peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan hadir sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan tanpa ada toleransi perubahan.

“Bagi peserta yang tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan pakaian serta dokumen, akan dinyatakan gugur,” tegas panitia dalam pengumuman resmi.

Panitia juga mengingatkan bahwa seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya. Masyarakat dan peserta diminta untuk berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Untuk informasi resmi, peserta dapat mengakses situs https://casn.kemenkumham.go.id dan media sosial @CASNkumham di X (Twitter) dan @birosdmsetjenkumham di Instagram. Aduan terkait kecurangan bisa disampaikan melalui WhatsApp Helpdesk di nomor +62 878-4030-2006.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan kegiatan pengawasan protokol notaris sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) protokol notaris, yang berlangsung di Kantor Notaris Fitri Yulia Sari pada [tanggal kegiatan].

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi notaris agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Idris, secara langsung menyerahkan SK protokol notaris kepada Notaris Fitri Yulia Sari.

Turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah. Mereka turut memberikan arahan serta penguatan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan jabatan notaris.

Selain penyerahan SK, Kakanwil Idris juga melakukan pengawasan langsung terhadap dokumen-dokumen protokol notaris. Pemeriksaan tersebut mencakup peninjauan terhadap kearsipan, kelengkapan dokumen, serta pemenuhan standar administrasi protokol notaris sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas dan tertib administrasi.

Dalam sambutannya, Idris menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga mutu layanan hukum yang diberikan notaris kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan dokumen secara profesional sebagai bentuk tanggung jawab jabatan.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara jajaran Kanwil dan pihak notaris, sebagai wadah menyampaikan aspirasi, kendala, serta masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan hukum di wilayah Jambi.

Jambi, 21 April 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi kembali melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah bersama pemerintah daerah, kali ini dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan tersebut membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Muaro Jambi Tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

Rapat berlangsung pada Senin (21/4), pukul 15.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi dan pendampingan Kanwil dalam rangka memastikan setiap produk hukum daerah tersusun sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

Tim dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem, serta didampingi tiga orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan satu orang dari Humas.

Sementara itu, Tim dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris Dinas Kesehatan, perwakilan dari RSUD Muaro Jambi, serta Kepala Puskesmas Muaro Jambi.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi yang menyampaikan latar belakang dan pentingnya regulasi ini sebagai dasar dalam tata kelola kepegawaian BLUD. Ia menekankan bahwa keberadaan peraturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja kontrak yang bekerja di sektor layanan kesehatan.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan arahan sekaligus membuka rapat harmonisasi. Dalam sesi tersebut dilakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap substansi pasal-pasal dalam rancangan peraturan bupati yang dimaksud.

Rapat diakhiri dengan penyerahan Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Kabupaten Muaro Jambi oleh Kepala Divisi kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi sebagai penanda selesainya proses harmonisasi secara resmi.

Dengan tersusunnya regulasi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BLUD Kabupaten Muaro Jambi menjadi lebih tertib, profesional, dan berbasis hukum yang kuat.

Jambi, 21 April 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tebo Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. Kegiatan berlangsung pada Senin (21/4), bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum Jambi, dimulai pukul 13.30 WIB.

Tim dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem, dan didampingi oleh lima orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan, satu orang JFT Analis Hukum, serta satu orang dari Humas.

Sementara itu, tim dari Pemerintah Kabupaten Tebo terdiri dari Sekretaris Dewan, Inspektur Daerah, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, serta perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang menyampaikan latar belakang dan urgensi pembentukan regulasi ini. Peraturan Bupati tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum teknis mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan arahan sekaligus secara resmi membuka rapat harmonisasi. Proses harmonisasi berjalan secara konstruktif dan partisipatif antara tim Kanwil dan perangkat daerah Kabupaten Tebo.

Sebagai bentuk akhir dari kegiatan, dilakukan penyerahan secara resmi Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diterima oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan regulasi yang disusun dapat memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang baik serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.