Jambi - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi, Idris didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Fatriansyah, menyambut hangat kedatangan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jambi di Kantor Wilayah Kemenkum Jambi.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkenalkan para pengurus Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jambi sekaligus membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi para notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kepala Kantor Wilayah menerima masukan dan saran yang disampaikan oleh Pengurus Wilayah INI Jambi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kanwil Kemenkum Jambi demi meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah juga memberikan arahan dan masukan kepada Pengurus Wilayah INI Jambi. Beliau mengajak untuk duduk bersama dalam pembahasan lebih mendalam terkait peran dan tantangan notaris, sekaligus mendorong peningkatan sinergi dan kolaborasi yang lebih intensif dalam pelayanan hukum.

“Sinergi antara Kanwil Kemenkum Jambi dengan para Notaris sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme dan kinerja para notaris di Jambi,” ujar Idris.

Mewakili Pengurus Wilayah INI Jambi, Firman Gusri,  menyampaikan komitmen bahwa pihaknya siap membantu dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan profesi notaris serta pelayanan hukum.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Jambi dan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga bersama-sama dapat mewujudkan pelayanan hukum yang prima bagi Masyarakat. (YE)

Jambi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi  melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman mantan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Abdul Bari Azed, dalam rangka menyambut Idulfitri sekaligus membahas persiapan kedatangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih, Yusril Ihza Mahendra, ke Kabupaten Kerinci, Senin (24/03/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Kemenkum dengan para tokoh yang telah berkontribusi dalam Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia. Dalam pertemuan yang penuh kehangatan, Kakanwil menyampaikan apresiasi atas dedikasi Abdul Bari Azed dalam perjalanan panjang Kemenkumham, serta berbincang mengenai perkembangan terkini di bidang hukum dan pelayanan publik.

Selain itu, Kakanwil juga membahas sejumlah agenda penting terkait rencana kedatangan Menko ke Kerinci. Persiapan menyambut kunjungan ini menjadi salah satu fokus utama, mengingat peran strategis Kerinci dalam berbagai aspek hukum dan pemerintahan. (YE)

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Idris, secara resmi menyerahkan sertifikat merek kepada PT. Multirasa Prima Lestari. Acara yang diselenggarakan di Rochelle Resto and Café pada Jumat (21/03/2025) kali ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung dunia usaha, khususnya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam prosesi penyerahan, Idris didampingi oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti. Dalam sambutannya, Idris menegaskan pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum terhadap produk dan jasa yang dikembangkan oleh para pelaku usaha.

"Sertifikat merek ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik usaha agar merek mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan memiliki sertifikat ini, para pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produknya, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Idris.

Salah satu penerima sertifikat dalam acara tersebut adalah PT. Multirasa Prima Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan layanan restoran, kafe, katering, serta berbagai layanan penyajian makanan dan minuman. Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM001302360 ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik usaha untuk menggunakan merek dagangnya dalam jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak 10 September 2024 hingga 10 September 2034, serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangannya, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan mereknya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis.

"Kami terus berupaya mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka. Dengan adanya perlindungan hukum ini, mereka dapat terhindar dari praktik penjiplakan dan persaingan tidak sehat. Ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global," kata Diana.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah aktif mempromosikan pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha. Program ini tidak hanya melindungi identitas merek, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM dan perusahaan lokal untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas.

Sertifikat merek yang diberikan kepada PT. Multirasa Prima Lestari mencakup berbagai layanan kuliner, seperti restoran, kafe, katering, serta bar makanan ringan. Dengan sertifikat ini, perusahaan kini memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama dan identitas mereknya dalam kegiatan usaha, sekaligus mencegah pihak lain menggunakan atau meniru merek yang telah terdaftar tanpa izin.

Para pelaku usaha yang hadir dalam acara ini menyambut baik inisiatif Kemenkumham Jambi dalam mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual. Mereka berharap program ini terus berlanjut dan semakin banyak usaha lokal yang mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya.

Dengan adanya penyerahan sertifikat merek ini, diharapkan dunia usaha di Jambi semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk memberikan fasilitasi dan edukasi kepada para pelaku usaha agar semakin banyak merek lokal yang mendapatkan perlindungan hukum yang layak. (YE)

Jambi – Dalam semangat kepedulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadhan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar kegiatan sosial dengan membagikan paket sembako kepada para office boy serta membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di depan Taman Remaja Kota Jambi, Jumat (21/03/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, S.H., M.H., bersama Kepala Kantor Wilayah HAM, Sukiman, serta didampingi oleh beberapa pejabat administrasi dari kedua Kanwil Kementerian tersebut.

Dalam acara yang berlangsung penuh kehangatan ini, para office boy di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi menerima paket sembako sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung operasional kantor sehari-hari. "Kami ingin berbagi kebahagiaan dan memastikan bahwa mereka yang telah bekerja keras bersama kami juga merasakan manfaat dari bulan penuh berkah ini," ujar Idris.

Setelah prosesi penyerahan sembako, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian takjil di depan Taman Remaja Kota Jambi. Pejabat dan staf dari kedua kantor wilayah turun langsung ke jalan untuk membagikan makanan berbuka puasa kepada masyarakat yang melintas, termasuk pengendara roda dua dan pejalan kaki.

Kepala Kanwil HAM, Sukiman, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. "Ramadhan adalah bulan berbagi, dan ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap masyarakat sekitar," katanya.

Masyarakat yang menerima takjil menyambut dengan antusias dan berterima kasih atas kepedulian dari Kanwil Kemenkumham Jambi dan Kanwil HAM. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus menebarkan kebaikan selama bulan suci ini. (YE)

Jambi – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris didampingi  Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem beserta Pegawai mengikuti secara virtual Apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025, dengan peserta dari Kanwil Kemenkum Jambi mengikuti secara daring dari Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi.  

Apel pelepasan ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kanwil, pejabat manajerial, serta pejabat non-manajerial. Acara dimulai dengan laporan panitia, diikuti dengan sambutan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa mudik telah menjadi tradisi di Indonesia, khususnya saat Lebaran, dan mengucapkan selamat kepada para peserta yang akan pulang ke kampung halaman.  

Sebanyak 1.160 peserta mudik diberangkatkan dalam program ini dengan menggunakan 34 armada Jetbus yang telah disiapkan. Pelepasan dilakukan secara langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta didampingi oleh Menteri HAM, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, dan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.  

Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik dengan aman dan nyaman. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program Mudik Bersama ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan perjalanan para pemudik.  

Kanwil Kemenkum Jambi menyambut baik inisiatif ini dan turut berpartisipasi dalam mendukung kelancaran serta keselamatan mudik Lebaran tahun ini. Dengan adanya program mudik bersama, diharapkan seluruh peserta dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. (YE)

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang diwakili oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan menggelar Rapat Pengharmonisasian terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Tebo tentang Pengarusutamaan Gender. Rapat yang  diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Jambi, Jumat (21/03/2025) dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem.

Undangan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan harmonisasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nomor 100.3.1/2255/SETDA.HKM/2025 tertanggal 12 Maret 2025. Proses harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan peraturan daerah dengan kebijakan nasional serta menjamin implementasi prinsip keadilan gender di tingkat daerah.

Untuk mendukung kelancaran proses harmonisasi ini, Tim Kerja Harmonisasi (TKH) Kanwil Kemenkum Jambi yang dikoordinasikan oleh Victor Noval Sidabutar, S.H., turut aktif memberikan pendampingan serta masukan teknis kepada pihak terkait.

Dengan adanya Rapat Pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat.

“Diharapkan Ranperda tersebut dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi serta pelayanan publik di Kabupaten Tebo.” (YE)

Jambi – Dalam rangka memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi bersama jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jambi, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Jambi, serta Kanwil Kementerian HAM Jambi menggelar Apel Bersama dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Kamis (20/03/2025).

Apel yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenkum Jambi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan piket kantor sebagai langkah antisipasi cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri.

Apel dimulai dengan laporan dari pemimpin apel, diikuti dengan penghormatan umum yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Jambi dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terdapat cuti bersama.

Salah satu momen penting dalam apel ini adalah pemberian piagam penghargaan kepada pegawai teladan Kanwil Kemenkumham Jambi. Penghargaan ini diberikan kepada Adinul Hakim, S.H., sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kinerja luar biasa dalam menjalankan tugas.

Dalam amanatnya, Pembina Apel menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pegawai dalam menghadapi cuti bersama dan libur Lebaran. Ia mengingatkan bahwa meskipun sebagian pegawai akan menikmati libur, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik.

"Kita semua memahami bahwa libur Idul Fitri adalah momen penting bagi umat Muslim untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, sebagai aparatur negara, kita memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada sistem piket yang efektif dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujar Pembina Apel.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sektor pemasyarakatan, imigrasi, dan pelayanan hukum harus tetap beroperasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

"Bagi rekan-rekan di pemasyarakatan, keamanan dan pengawasan terhadap warga binaan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai ada kelalaian dalam pengamanan selama libur. Sementara itu, di bidang imigrasi, kita harus tetap waspada dalam mengawasi lalu lintas keluar-masuk warga negara asing, terutama menjelang libur panjang ini," tambahnya.

Sebagai penutup, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang akan bertugas selama libur Lebaran.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tetap bertugas dan menjalankan piket selama cuti bersama ini. Dedikasi kalian adalah bentuk pengabdian kepada negara. Semoga kerja keras ini menjadi amal ibadah bagi kita semua," tutupnya.

Setelah penyampaian amanat, apel dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh pegawai diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Acara kemudian ditutup dengan laporan akhir pemimpin apel dan penghormatan umum.

Melalui apel ini, diharapkan koordinasi antarjajaran Kanwil Kemenkum Jambi semakin kuat, sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal meskipun dalam suasana libur Lebaran. (YE)

Jambi – Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Provinsi Jambi mengadakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris,  Kamis (20/03/2025).  Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Hadir dalam audiensi ini Ketua PWA Jambi Hj. Dirmanida, S.Pd.I, Korbid Majelis Hukum dan HAM Dra. Desmalinda Ilyas, Ketua Majelis Hukum dan HAM Ika Dwimaya Roza, serta Wakil Ketua LBSO Dr. Asrini, S.E., M.S.A. Mereka memaparkan berbagai program unggulan PWA Jambi yang berfokus pada advokasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Majelis Hukum dan HAM PWA Jambi terdiri dari tiga divisi utama, yaitu:

1. Divisi Perundang-undangan dan Advokasi
2. Divisi Hak Asasi Manusia
3. Divisi Pelayanan Hukum

Beberapa program yang disampaikan dalam audiensi ini antara lain:

• Program Kelembagaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.
• Program Unggulan, seperti Keluarga Sadar Hukum, Gerakan ‘Aisyiyah Anti Korupsi, serta Akreditasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah.
• Program Nasional, yang meliputi penyuluhan hukum terkait UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta advokasi pelaksanaan undang-undang terkait.

PWA Jambi juga mendorong pembentukan Posbakum ‘Aisyiyah di seluruh wilayah dan daerah, serta pelatihan paralegal guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Diharapkan melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Jambi dapat bersinergi dengan PWA Jambi dalam berbagai program hukum dan HAM, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan dan keluarga di Provinsi Jambi. (YE)

Jambi – Kanwil Kemenkum Jambi turut serta dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 20 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Peraturan Daerah, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta melalui aplikasi Zoom Meeting.

Rapat ini dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya penguatan mekanisme harmonisasi regulasi di tingkat daerah. “Proses pengharmonisasian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan keselarasan kebijakan hukum di seluruh Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Dhahana Putra dalam sambutannya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, turut hadir dalam kegiatan ini bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem. Dalam tanggapannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Idris, menyampaikan dukungan penuh terhadap rancangan peraturan ini. “Kami siap berkontribusi aktif dalam proses penyusunan dan implementasi aturan ini di daerah. Dengan adanya regulasi yang lebih terarah, kami yakin pengharmonisasian peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Idris.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum dalam menyempurnakan mekanisme perancangan peraturan daerah dan kepala daerah agar lebih tertib, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. (YE)

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar Rapat Pengharmonisasian terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (20/03/2025) bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi, lantai 2.

Dua Ranperda yang dibahas dalam rapat ini mencakup:

1. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 9 Jambi
2. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Pengabuan

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan harmonisasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam forum ini, berbagai aspek hukum dan substansi dari kedua Ranperda dibahas secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang lebih tinggi serta prinsip perundang-undangan nasional.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem menegaskan pentingnya harmonisasi dalam penyusunan regulasi daerah guna menghindari potensi tumpang tindih aturan serta memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Untuk mendukung kelancaran proses harmonisasi ini, Tim Kerja Harmonisasi (TKH) Kanwil Kemenkumham Jambi yang dikoordinasikan oleh Victor Noval Sidabutar, S.H., turut aktif memberikan pendampingan serta masukan teknis kepada pihak terkait.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan kedua Ranperda tersebut dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi serta pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (YE)