Kerinci – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Teh milik PTPN VI yang berlokasi di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, pada Kamis (17/4). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Idris didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan intelektual, Diana Yuli Astuti serta tim dari bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Jambi.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dengan pelaku industri, sekaligus menggali potensi Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki oleh PTPN VI, khususnya pada produk teh Kayu Aro yang telah lama dikenal hingga mancanegara. Teh Kayu Aro merupakan teh yang diambil dari pucuk teh pilihan, menghasilkan teh berwarna orange bening dengan rasa kental di lidah dan bertahan lama yang dihasilkan oleh dataran tinggi Kayu Aro, Kerinci – Jambi.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk-produk unggulan daerah. “Teh Kayu Aro bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga warisan budaya dan aset daerah yang harus dilindungi secara hukum, khususnya melalui pendaftaran merek, indikasi geografis, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya,” ujarnya.

Pihak manajemen PTPN VI menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian Kanwil Kemenkum Jambi terhadap perlindungan hukum bagi industri teh yang telah beroperasi sejak zaman kolonial ini. Mereka juga menyampaikan komitmennya untuk segera mengurus pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai bentuk legalitas dan perlindungan terhadap produk teh Kayu Aro.

Rangkaian kegiatan kunjungan diakhiri dengan peninjauan langsung ke area pabrik dan proses produksi teh, serta diskusi singkat mengenai strategi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan promosi produk ke pasar internasional.

Dengan kunjungan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal.

Kerinci, 16 April 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan kegiatan koordinasi teknis dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis (IG) untuk produk unggulan daerah, Beras Payo Koerintji. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kerinci dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan daerah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait jadwal pendampingan penyusunan dokumen deskripsi IG yang akan dilaksanakan secara daring pada 19 Mei 2025.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan tim analis kekayaan intelektual. Dari pihak daerah, turut hadir perwakilan Bupati Kerinci, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Bappeda-Litbang, serta pengurus Masyarakat Petani Penghasil Beras Payo Koerintji.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kakanwil Kemenkum Jambi dan Pemerintah Daerah Kerinci. Selanjutnya, Tim Kanwil Kemenkum Jambi menyampaikan paparan teknis terkait pentingnya penyusunan deskripsi IG, tahapan yang harus dilalui, serta kesiapan untuk pendampingan daring oleh DJKI.

Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas beberapa poin penting, seperti identifikasi asal-usul, metode produksi, karakteristik khas Beras Payo Koerintji, hingga pengumpulan data teknis dan historis sebagai dasar penyusunan dokumen. Hasil koordinasi diharapkan menghasilkan daftar kebutuhan data dan dokumen, kesepahaman antar pihak, serta komitmen aktif untuk kegiatan daring DJKI pada Mei mendatang.

Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual berbasis potensi lokal.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyelenggarakan Rapat Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci, pada Rabu (16/04/2025) bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas, selaras, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan rapat dihadiri oleh Tim dari Kanwil Kemenkum Jambi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem serta didukung oleh empat orang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dari Kabupaten Kerinci, turut hadir perwakilan dari Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Rapat diawali dengan sambutan dari Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci yang menyampaikan urgensi dan latar belakang penyusunan ketiga Rancangan Peraturan Bupati yang tengah dibahas. Sambutan ini menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkum dalam membangun regulasi daerah yang harmonis dan aplikatif.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, memberikan arahan sekaligus secara resmi membuka rapat harmonisasi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya tahapan harmonisasi sebagai langkah strategis dalam menghindari disharmoni hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Tiga Rancangan Peraturan Bupati yang dibahas dalam rapat ini meliputi:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Layanan Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Bukit Kerman;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan secara teknis dan substantif, kegiatan ditutup dengan penyerahan Surat Hasil Pengharmonisasian oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.

Rapat ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antarinstansi dalam memastikan produk hukum daerah tersusun secara sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik. (YE)

Jambi — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Jambi Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Public Center 119 Dinas Kesehatan Kota Jambi, Selasa (15/04/2025).

Rapat berlangsung di ruang rapat Kanwil Kemenkum Jambi dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi serta jajaran Dinas Kesehatan Kota Jambi selaku pemrakarsa rancangan peraturan.

Dalam sambutannya, Alex menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar setiap rancangan peraturan kepala daerah disusun secara selaras, serasi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

“Raperwal ini harus disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi ini menjadi ruang untuk menyempurnakan substansi dan memastikan tidak terjadi disharmonisasi norma,” ujar Alex.

Raperwal yang dibahas ini bertujuan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Public Center 119 di bawah Dinas Kesehatan Kota Jambi, yang akan berperan penting sebagai pusat layanan tanggap darurat medis dan rujukan cepat di wilayah Kota Jambi. Keberadaan UPT ini diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan darurat dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat, tim dari Kanwil Kemenkum Jambi bersama pihak pemrakarsa mencermati setiap pasal dalam rancangan, mulai dari dasar hukum, struktur organisasi, hingga tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam UPT. Koreksi dan penyempurnaan juga dilakukan terhadap redaksional dan sistematika rancangan agar sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

Alex juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah melibatkan Kanwil Kemenkum sejak awal proses perancangan, sehingga semangat kolaboratif dalam membentuk regulasi yang responsif dan berkualitas dapat terjaga.

“Kami siap mendukung dan memfasilitasi setiap proses pembentukan regulasi daerah yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, terutama di bidang kesehatan yang sangat krusial,” tutupnya. (YE)

JAMBI - Kakanwil Kemenkum Jambi, Idris, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang dan Kepala Divisi  Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Alex Cosmas Pinem turut menyaksikan Konfrensi Pers Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, didampingi Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum RI Terkait Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual secara virtual bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, Selasa (15/04/2025).

Kementerian Hukum RI menjadi program awal dan kesepekatan bersama bahwa Kementerian Hukum RI harus bertransformasi menjadi Kementerian yang Transparan dan Terbuka, oleh karena itu Publik wajib mengetahui Kinerja dan Capaian Program yang dilaksanakan di Kementerian Hukum khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

Capaian Kinerja yang disampaikan melalui Konferensi Pers ini diantaranya adalah Perkembangan Transformasi Digital, Pembangunan Merit Sistem, Pengangkatan CPNS 2024, Pelaksanaan Program Kerja di Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Administrasi Hukum Umum, Bidang Kekayaan Intelektual dan Pembinaan Hukum Nasional.

Disampaikan Menkum RI, Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RUU) Nasional yang akan dan sedang di harmonisasikan diantaranya ada 8 yaitu RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan UU37/2004, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabillitas, RUU Pelaksanaan Pidana Mati dan RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda.

Disampaikan juga bahwa permohonan Aministrasi Hukum Umum yang masuk ke Kementerian Hukum RI adalah 2.913.595 dengan penyelesaian 2.900.948 dengan persentase penyelesaian sebanyak 99,57%, termasuk didalamnya permohonan naturalisasi atlet sepak bola dalam rangka mendukung cita-cita Indonesia berkiprah di ajang Piala Dunia Sepakbola.

Di bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Jumlah Permohonan yang diterima sebanyak 116.126 dan menjadikan Indonesia menjadi Negara Tertinggi dalam Permohonan Paten dan Permohonan Desain Industri mengalahkan Negara seperti Jepang, China dan Amerika, dengan strategi Inovasi Digital seperti Persetujuan Otomatis Permohonan (POP) Hak Cipta, Merek Online, Pangkalan Data KI, POP Merek dan POP Annuity Paten.

Untuk di bidang Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifiksai terdapat sebanyak 777 Pemberi Bantuan Hukum, dengan targer kedepan mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan sebanyak 7.000. Untuk Komitmen dalam memberikan Pembinaan Hukum bagi masyarakat terdapat program Peacemaker Justice Award dimana 2.157 Kepala Desa/ Lurah telah mendaftar mengikuti kegiatan ini. (YE)

JAMBI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi  resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan 19 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, Selasa (15/4). Penandatanganan ini merupakan bagian dari implementasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Alex Cosmas Pinem beserta para Ketua/ Direktur dari 19 OBH terakreditasi penerima kontrak bantuan hukum.

Dalam sambutannya, Kakanwil Idris menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan dan tidak mampu secara ekonomi.

“Kami berharap para OBH dapat menjalankan tugas dan fungsi pemberian bantuan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan yang merata,” ujar Idris.

Adapun 19 OBH yang menandatangani kontrak tersebut merupakan lembaga yang telah terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan memenuhi syarat administratif maupun teknis untuk menyelenggarakan layanan bantuan hukum di wilayah Jambi.
Kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum litigasi dan non-litigasi secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, termasuk penyuluhan hukum, konsultasi, pendampingan, hingga advokasi di pengadilan.

“Dengan ditandatanganinya kontrak ini, Kemenkum Jambi berharap layanan bantuan hukum ke depan akan lebih merata, responsif, dan mampu menyentuh masyarakat hingga ke pelosok daerah,” pungkas Kakanwil. (YE)

Jambi — Sebanyak 37 orang notaris resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, Selasa (15/04/2025). Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi dan disaksikan oleh jajaran pejabat struktural serta tamu undangan dari berbagai instansi dan organisasi profesi.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam penguatan layanan kenotariatan di Provinsi Jambi. Sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, notaris memiliki peran strategis dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, baik dalam urusan perdata, bisnis, pertanahan, maupun hal-hal administratif lainnya.

Dalam sambutannya, Kakanwil Idris mengucapkan selamat kepada para notaris yang baru dilantik dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang kini berada di pundak masing-masing.

“Jabatan notaris bukan sekadar profesi, tetapi juga amanah negara. Saudara-saudara sekalian dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan,” tegas Idris.

Idris juga mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi dan digitalisasi saat ini, masyarakat semakin cerdas dalam menilai layanan publik. Karena itu, notaris dituntut tidak hanya memberikan layanan cepat dan akurat, tetapi juga menjaga etika serta akuntabilitas dalam setiap akta yang dibuat.

“Jangan pernah tergoda oleh praktek-praktek yang menyimpang dari aturan. Nama baik saudara, organisasi profesi, dan negara dipertaruhkan dalam setiap tanda tangan dan cap yang saudara bubuhkan,” tambahnya.

Menurut Idris, pelantikan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem hukum nasional dan memperluas jangkauan layanan kenotariatan di seluruh wilayah, termasuk di kabupaten dan kota yang sebelumnya mengalami kekurangan notaris.

Dengan adanya tambahan 37 notaris baru, diharapkan distribusi layanan kenotariatan di Provinsi Jambi semakin merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha yang terus berkembang.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan serta penyematan pin notaris oleh Kakanwil. Beberapa notaris yang dilantik menyampaikan rasa syukur dan harapan mereka untuk dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Ini adalah tanggung jawab besar. Kami siap memberikan pelayanan hukum yang adil dan profesional bagi masyarakat,” ujar salah satu notaris yang baru dilantik.

Kemenkum Jambi berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris melalui sinergi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris, guna menjaga kualitas dan kredibilitas layanan kenotariatan di daerah. (YE).

Muaro Jambi, 14 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melakukan kegiatan koordinasi pengawasan terhadap Indikasi Geografis (IG) Nanas Tangkit di Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Idris, dan didampingi oleh Kortini JM Sihotang selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Diana Yuli Astuti selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam memastikan perlindungan hukum dan keberlangsungan nilai ekonomi produk indikasi geografis daerah, khususnya Nanas Tangkit yang telah menjadi salah satu komoditas unggulan Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan koordinatif tersebut, Kepala Kantor Wilayah dan tim berdiskusi bersama para pemangku kepentingan lokal, termasuk perwakilan pemerintah daerah dan kelompok tani, guna membahas berbagai aspek pengawasan dan pelestarian kualitas produk Nanas Tangkit. Fokus pembahasan antara lain adalah strategi menjaga keaslian produk, sistem sertifikasi, serta peran lembaga pengelola IG dalam pelaporan dan pemantauan.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap produk unggulan daerah seperti Nanas Tangkit tidak hanya berhenti di tahap pendaftaran, tetapi juga terus diawasi dan dibina agar tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” ujar Idris dalam sambutannya.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan sinergi antar instansi dan komunitas lokal semakin kuat dalam menjaga keberlanjutan Nanas Tangkit sebagai produk indikasi geografis yang berdaya saing tinggi. (YE)

Jambi, 11 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Inventarisasi Masalah dan Pengumpulan Data serta Informasi dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tebo”.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (11/04) di Ruang Rapat Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Jambi ini dihadiri oleh Tim dari Kanwil Kemenkumham Jambi yang terdiri dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum serta tiga orang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sementara dari pihak Kabupaten Tebo, hadir perwakilan dari Badan Keuangan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan PDAM Kabupaten Tebo.

FGD diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo yang memaparkan latar belakang pentingnya penyusunan Naskah Akademik untuk mendukung Ranperda mengenai penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Tebo. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pengumpulan data yang akurat sangat krusial guna menyusun regulasi yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi, Alex Cosmas Pinem, turut memberikan arahan dalam kegiatan ini. Ia menegaskan pentingnya proses inventarisasi masalah dan pengumpulan data sebagai fondasi dalam penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas serta sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif antara peserta dari Kanwil Kemenkum Jambi dan Pemkab Tebo. Diskusi ini diharapkan menghasilkan data dan informasi yang komprehensif untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik Ranperda penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Tebo secara efektif dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan terlaksananya FGD ini, diharapkan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo terus terjalin dengan baik demi mendukung perumusan kebijakan hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kanwil Kemenkum Jambi Gelar FGD Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Tebo.

JAMBI - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, melaksanaan rapat persiapan Pelantikan Notaris Jum’at, (11/04/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkum Jambi kali ini membahas secara menyeluruh teknis pelaksanaan pelantikan, termasuk kesiapan dokumen, protokol acara, serta penegasan kembali tugas dan tanggung jawab notaris baru di wilayah Jambi.

Kakanwil menekankan pentingnya koordinasi yang matang untuk memastikan kelancaran pelantikan dan proses administrasi terkait.

“Pelantikan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Kakanwil juga  menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah sebagai notaris. Ia juga menyampaikan harapan agar para notaris yang akan dilantik nantinya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

"Kehadiran notaris yang berkompeten dan berintegritas merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan perlindungan kepastian hukum di tengah masyarakat," lanjut Kakanwil.

Rapat ini ditutup dengan sesi tanya jawab serta penyerahan dokumen pendukung kepada para calon notaris. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh proses pelantikan dapat berjalan lancar dan khidmat, serta para notaris yang baru dapat langsung menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mendukung kinerja para notaris di wilayah Jambi. Pelantikan dijadwalkan akan digelar pada Selasa, tanggal 15 April 2025 mendatang. (YE)