KABAR DIVISI ::.
Posbankum Lubuk Terentang Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan, Kanwil Kemenkum Jambi Turun Langsung
Bahas Implikasi KUHP Baru, Kanwil Kemenkum Jambi Gelar Pendalaman Materi PUU 2026
Policy Talks Jadi Wadah Penguatan Analis Kebijakan, Kanwil Kemenkum Jambi Turut Berpartisipasi
Penguatan Pengawasan Notaris, Kanwil Kemenkum Jambi Gelar Rapat MPWN
Sinergi Pemerintah Kota bersama Kanwil Kemenkum Jambi, Rancang Regulasi Investasi yang Kompetitif dan Inklusif
Menuju Regulasi KI yang Berkualitas, Kadiv Yankum Pimpin Diskusi Bersama Pemda
Audiensi KADIN, Kanwil Kemenkum Jambi Siap Dukung Dunia Usaha Berbasis Kepastian Hukum
Rapat Internal Lanjutan, Kanwil Kemenkum Jambi Pastikan Hari KI Sedunia 2026 Berjalan Sukses
Hadirkan Kepastian Hukum, Kanwil Kemenkum Jambi Serahkan SK Penegasan Status Kewarganegaraan RI
Kolaborasi Strategis, Kanwil Kemenkum Jambi Gandeng Universitas Dinamika Bangsa dalam Optimalisasi Layanan AHU dan KI
Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti Workshop Persiapan Evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM 2026 dari Inspektorat Jenderal
Kanwil Kemenkum Jambi Terima Monitoring Itjen, Perkuat Kesiapan Menuju WBBM 2026
Perkuat Capaian Target Kinerja, Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti Rapat Anev B02 Tahun 2026
Jelang Ramadhan 1447 H, Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti Munggahan dan Silaturahmi
Kanwil Kemenkum Jambi Audiensi dengan Polres Kerinci, Perkuat Penegakan Kekayaan Intelektual
KABAR PUSAT ::.
-
RUU PSDK Disahkan, Tegaskan Penguatan Pelindungan Saksi dan Korban
Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi Undang-undang (UU)
... -
Setelah 22 Tahun Lebih, UU PPRT Disahkan, Bukti Keberpihakan Pemerintah Untuk Melindungi Pekerja Rumah Tangga
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna
... -
Menkum Supratman Dorong Unifikasi Regulasi Nasional, Apresiasi Deregulasi Kemenpora
Jakarta — Menteri Hukum
... -
Progres Prolegnas 2026 dari Pemerintah: 3 RUU Sudah Masuk Pembahasan Tk. I
Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej,
...
-
Siaran Pers - Semakin Mudah Diakses, Layanan Kementerian Hukum Kini Hadir Lewat Aplikasi Handphone
Kementerian Hukum memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat
... -
Siaran Pers - Bertemu Menteri Hukum, Platform Digital Berkomitmen Mendukung Aturan Pemerintah terkait Perlindungan Anak
Menteri Hukum Republik Indonesia menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) bersama perwakilan perusahaan teknologi global, seperti META, Google, APPLE, dan SALESFORCE, Kamis (09/04/2026).
... -
Siaran Pers - KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi
... -
Siaran Pers - Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana yang Baru
2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...


