JAMBI - Kakanwil Kemenkum Jambi, Idris, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Alex Cosmas Pinem turut menyaksikan Konfrensi Pers Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, didampingi Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum RI Terkait Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual secara virtual bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, Selasa (15/04/2025).
Kementerian Hukum RI menjadi program awal dan kesepekatan bersama bahwa Kementerian Hukum RI harus bertransformasi menjadi Kementerian yang Transparan dan Terbuka, oleh karena itu Publik wajib mengetahui Kinerja dan Capaian Program yang dilaksanakan di Kementerian Hukum khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
Capaian Kinerja yang disampaikan melalui Konferensi Pers ini diantaranya adalah Perkembangan Transformasi Digital, Pembangunan Merit Sistem, Pengangkatan CPNS 2024, Pelaksanaan Program Kerja di Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Administrasi Hukum Umum, Bidang Kekayaan Intelektual dan Pembinaan Hukum Nasional.
Disampaikan Menkum RI, Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RUU) Nasional yang akan dan sedang di harmonisasikan diantaranya ada 8 yaitu RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan UU37/2004, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabillitas, RUU Pelaksanaan Pidana Mati dan RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda.
Disampaikan juga bahwa permohonan Aministrasi Hukum Umum yang masuk ke Kementerian Hukum RI adalah 2.913.595 dengan penyelesaian 2.900.948 dengan persentase penyelesaian sebanyak 99,57%, termasuk didalamnya permohonan naturalisasi atlet sepak bola dalam rangka mendukung cita-cita Indonesia berkiprah di ajang Piala Dunia Sepakbola.
Di bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Jumlah Permohonan yang diterima sebanyak 116.126 dan menjadikan Indonesia menjadi Negara Tertinggi dalam Permohonan Paten dan Permohonan Desain Industri mengalahkan Negara seperti Jepang, China dan Amerika, dengan strategi Inovasi Digital seperti Persetujuan Otomatis Permohonan (POP) Hak Cipta, Merek Online, Pangkalan Data KI, POP Merek dan POP Annuity Paten.
Untuk di bidang Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifiksai terdapat sebanyak 777 Pemberi Bantuan Hukum, dengan targer kedepan mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan sebanyak 7.000. Untuk Komitmen dalam memberikan Pembinaan Hukum bagi masyarakat terdapat program Peacemaker Justice Award dimana 2.157 Kepala Desa/ Lurah telah mendaftar mengikuti kegiatan ini. (YE)
