Bungo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan kegiatan Koordinasi Kegiatan Layanan Kekayaan Intelektual bersama Pemerintah Kabupaten Bungo pada Selasa (10/03/2026) di Kantor Bupati Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan Kekayaan Intelektual serta mendorong pelindungan hukum terhadap potensi lokal daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Wahyu Sarjono, perangkat daerah terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Litbangda, serta OPD lainnya yang berkaitan dengan pengembangan Kekayaan Intelektual. Turut hadir pula Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual personal yang terdapat di Kabupaten Bungo, di antaranya Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta, termasuk berbagai karya seni dan budaya daerah yang memiliki potensi untuk mendapatkan pelindungan hukum.
Selain itu, pembahasan juga mencakup potensi Kekayaan Intelektual komunal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bungo, seperti Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Para peserta membahas langkah-langkah strategis dalam proses identifikasi, pendataan, hingga pengusulan pelindungan terhadap potensi tersebut agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai budaya daerah.
Pada kesempatan tersebut juga dibahas pendataan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang aktif di Kabupaten Bungo. Pemerintah daerah bersama Kanwil Kemenkum Jambi mendorong pendaftaran Merek Kolektif oleh KDMP maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai langkah memperkuat identitas produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing serta nilai ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bungo dapat teridentifikasi dengan baik dan memperoleh pelindungan hukum. Dengan demikian, potensi tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut baik sinergi yang dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam penguatan layanan Kekayaan Intelektual di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bungo. Ke depan kami berharap potensi lokal, baik produk UMKM maupun kekayaan budaya daerah, dapat didata dan didaftarkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar perwakilan Pemerintah Kabupaten Bungo.
Selain aspek layanan dan pendataan, kegiatan koordinasi juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan daerah melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pelindungan dan pengembangan potensi Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Kegiatan koordinasi ditutup dengan komitmen bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk terus meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan layanan, sosialisasi, serta pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, UMKM, komunitas, dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo.
