Jambi — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara hybrid pada Selasa (29/07/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan 5 Balai Harta Peninggalan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Kegiatan evaluasi IKPA ini dilaksanakan selama beberapa hari, mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2025, dengan jadwal evaluasi per unit eselon I yang telah ditentukan dalam DIPA. Acara dibuka oleh Ketua Tim Biro Keuangan dan dilanjutkan dengan paparan evaluasi dari Biro Keuangan terkait capaian pelaksanaan anggaran secara nasional. Evaluasi diawali dari Ditjen AHU yang menyampaikan laporan dan analisis realisasi anggaran kepada seluruh satuan kerja di bawah koordinasinya.
Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi turut dievaluasi di bawah naungan BSK Hukum. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh Biro Keuangan, capaian nilai IKPA Satker BSK Hukum pada Kanwil Jambi tercatat sebesar 94,71. Meski nilai tersebut menunjukkan kinerja yang baik, terdapat beberapa indikator seperti penyelesaian tagihan dan pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih memerlukan peningkatan.
Biro Keuangan dalam pemaparannya menegaskan beberapa langkah strategis guna mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran ke depan. Di antaranya adalah percepatan realisasi belanja, pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan dan per jenis belanja, pelaksanaan RPD dengan deviasi maksimal 5%, percepatan pertanggungjawaban UP/TUP, serta optimalisasi capaian nilai IKPA dengan target nasional sebesar 96,00. Selain itu, pemanfaatan data IKPA melalui aplikasi OM-SPAN serta penguatan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan KPPN turut menjadi poin penting dalam strategi tersebut.
Kegiatan ditutup dengan refleksi dan evaluasi bersama seluruh unit Eselon I. Biro Keuangan menekankan pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan efektif. (YE)
