Jakarta – Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi diantaranya, Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita beserta Tim dari Kanwil Kemenkum Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12/2025). Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka Kegiatan ini menjadi forum strategi konsolidasi nasional dalam rangka evaluasi kinerja tahun berjalan sekaligus penguatan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Hukum menuju Tahun Anggaran 2026.
Pembukaan kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menyampaikan bahwa Rakor ini dirancang sebagai sarana penguatan tata kelola kinerja, peningkatan akuntabilitas, serta penyelarasan perencanaan strategi antara unit kerja pusat dan Kantor Wilayah. Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Rakor meliputi pengarahan pimpinan, evaluasi kinerja Kantor Wilayah, pembahasan komisi, hingga refleksi akhir tahun yang diakhiri dengan pemberian penghargaan atas capaian kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengendalian kinerja merupakan kunci untuk memastikan setiap program dan kebijakan Kementerian Hukum berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rapat koordinasi ini bukan sekedar agenda rutin, namun momentum strategi untuk melakukan refleksi atas capaian kinerja sekaligus memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat,” tegas Supratman.
Menteri Hukum juga menekankan pentingnya sinergi antara unit kerja pusat dan Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan program prioritas kementerian.
“Keberhasilan Kementerian Hukum sangat ditentukan oleh soliditas dan kolaborasi seluruh jajaran, serta kesungguhan dalam mengomunikasikan hasil evaluasi dan pengawasan. Setiap kebijakan harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
