Jambi - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual (KI) di Perguruan Tinggi dan Sentra KI yang dilaksanakan secara daring dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Rabu (01/10/25).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti bersama tim dari Bidang KI pada Kanwil Kemenkum Jambi.

Dalam arahannya, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) DJKI menyampaikan pentingnya pemutakhiran data Perguruan Tinggi dan penguatan pembinaan Sentra KI oleh Kanwil Kemenkum. Saat ini, dari sekitar 4.400 Perguruan Tinggi di Indonesia, baru sekitar 10% yang mendaftarkan paten dan merek, serta sekitar 25% yang mendaftarkan hak cipta.

Melalui koordinasi ini, Kanwil diminta melaporkan perkembangan pengelolaan KI di wilayah masing-masing, termasuk kendala dan rencana tindak lanjutnya. DJKI menekankan bahwa Kanwil memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pembinaan KI di daerah, khususnya dalam pendampingan Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam pendaftaran, pelindungan, hingga pemanfaatan KI yang berpotensi komersial maupun bersifat komunal.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Yankum, memberikan penekanan pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sentra KI.

“Kekayaan Intelektual adalah aset penting bangsa. Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen memperkuat peran pendampingan dan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi serta Sentra KI agar karya dan inovasi yang lahir tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat Jambi,” tegasnya.

Dengan adanya koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Jambi optimis dapat memperluas pelindungan KI sekaligus mendorong peningkatan budaya inovasi di kalangan akademisi dan masyarakat. (YE)

Jambi, 1 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi turut melaksanakan kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang digelar serentak di lingkungan Kementerian Hukum. Acara ini dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkum Jambi dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian, bersama para Kepala Divisi.

Sebanyak 11 orang pegawai outsourcing yang selama ini bertugas di Kanwil Kemenkum Jambi resmi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Tahun Anggaran 2024. Pengangkatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait penataan tenaga non-ASN dalam rangka memberikan kepastian status kepegawaian.

Kegiatan di Kanwil Jambi berlangsung khidmat dengan rangkaian sambutan, laporan, dan penyerahan SK secara simbolis. Selain itu, jajaran Kanwil juga mengikuti serta menyaksikan prosesi penyerahan SK PPPK secara daring yang dipusatkan oleh Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, Jakarta.

Dalam arahannya, Kakanwil Jonson Siagian menyampaikan apresiasi atas pengabdian para pegawai outsourcing yang kini beralih status menjadi PPPK Paruh Waktu. “Pengangkatan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan. Kami berharap saudara-saudara sekalian dapat semakin meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung tugas-tugas pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum,” tegas Kakanwil.

Dengan adanya pengangkatan ini, diharapkan para PPPK Paruh Waktu dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kanwil Kemenkum Jambi.

Jambi — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai 2 Kanwil Kemenkum Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi, Rabu (01/10/2025).

Rapat harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui surat Bupati tertanggal 19 dan 23 September 2025 yang meminta fasilitasi pengharmonisasian tiga Ranperbup, yaitu:

1. Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Tata Cara Pemberian Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan
3. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, yang menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai bentuk pengawalan kualitas regulasi daerah agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan disharmonisasi hukum. “Harmonisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap peraturan yang lahir di daerah memiliki kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.

Dari pihak Kanwil Kemenkum Jambi, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, hadir Sekretaris Daerah, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sengeti.

Rapat berjalan dinamis dengan pembahasan teknis mengenai substansi tiga Ranperbup yang diajukan. Tim perancang Kanwil memberikan masukan redaksional maupun materiil agar peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperbup yang sedang diformulasikan dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah serta perlindungan masyarakat, khususnya pekerja rentan di Kabupaten Muaro Jambi. (YE).

Jambi — Dalam rangka memperluas akses keadilan serta meningkatkan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyelenggarakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan bagi seluruh lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan rangkaian pembukaan, doa, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia oleh Burhanudin serta sambutan dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Suhas Purrojani, S.Sos., dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita  menegaskan pentingnya pembentukan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang dapat diakses masyarakat secara langsung di tingkat kelurahan. “Pos Bantuan Hukum akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pendampingan dan pemahaman hukum bagi masyarakat, sehingga kesadaran hukum dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Sesi inti sosialisasi diisi dengan pemaparan materi dari Penyuluh Hukum Ahli Madya, Amat Djoemadi yang menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Hukum terkait pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan dan memberikan simulasi teknis penyusunan keputusan lurah tentang pembentukan Posbankum.

Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Suryo Widodo, Penyuluh Hukum Ahli Madya, sehingga para lurah peserta sosialisasi dapat secara langsung menggali informasi maupun solusi praktis terkait pelaksanaan Posbankum di wilayahnya masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat segera membentuk Pos Bantuan Hukum sebagai upaya nyata menghadirkan layanan hukum yang merata, mudah diakses, serta bermanfaat bagi masyarakat luas. (YE)