Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Ida dan Kian Heng, Selasa (7/4/2026), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah beserta jajaran Tim Bidang AHU.

Penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut dari proses administrasi kewarganegaraan yang telah dilalui oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, yang menegaskan pentingnya layanan kewarganegaraan dalam menjamin hak sipil masyarakat.

“Penegasan status kewarganegaraan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut hak dasar seseorang untuk diakui secara hukum sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah menekankan bahwa kepastian status kewarganegaraan menjadi fondasi utama dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Prosesi inti kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK Penegasan Status Kewarganegaraan kepada Ida dan Kian Heng. Bagi Ida dan Kian Heng, penyerahan SK ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pengakuan resmi negara atas identitas dan status mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Rasa haru dan syukur tampak dari keduanya saat menerima dokumen tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan. Dengan adanya kepastian ini, kami merasa lebih tenang dan memiliki kejelasan dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara,” ungkap salah satu penerima.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pesan agar Ida dan Kian Heng dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam memberikan pelayanan prima di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).

Melalui penyerahan SK ini, diharapkan Ida dan Kian Heng tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan sebagai Warga Negara Indonesia.

Jambi – Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar rapat evaluasi kinerja dan pembahasan rencana giat Triwulan II Tahun 2026, Senin (6/4/2026), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Fatriansyah serta Tim Bidang AHU. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja serta memastikan optimalisasi pelaksanaan program dan layanan kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, meliputi identifikasi capaian, kendala, serta langkah percepatan yang perlu dilakukan ke depan. Secara umum, pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Bidang AHU pada Triwulan II telah melaksanakan berbagai layanan administrasi hukum umum yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain layanan pendirian Perseroan Terbatas, Apostille, Fidusia, Kenotariatan, serta layanan kewarganegaraan. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan secara elektronik melalui sistem AHU Online, guna mempercepat proses serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap kinerja layanan, mencakup waktu penyelesaian, jumlah permohonan, serta tingkat kepuasan masyarakat. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Bidang AHU juga terus memperkuat koordinasi internal dan eksternal guna menjaga keselarasan pelaksanaan program serta meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam arahannya menyampaikan pentingnya evaluasi berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kinerja.

“Evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap layanan berjalan optimal serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem layanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rencana Giat Bidang AHU pada Triwulan II menunjukkan hasil yang positif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas layanan. Meski demikian, upaya perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program dan layanan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Kick-Off Meeting Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara hybrid melalui ruang rapat lantai 1 Kanwil Kemenkum Jambi dan Zoom Meeting, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, serta Tim Peraturan Perundang-undangan (PP) dan JDIH Kanwil Kemenkum Jambi.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, yang menekankan bahwa Penilaian IRH merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas reformasi hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Penilaian IRH menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas harmonisasi regulasi serta tata kelola hukum yang baik di setiap instansi,” ujarnya.

Selanjutnya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, menyoroti keterkaitan antara penilaian IRH dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

“IRH merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi, sehingga hasil penilaiannya akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Imelda, yang membahas pentingnya pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, menegaskan bahwa keberhasilan penilaian IRH sangat ditentukan oleh kualitas data dukung yang disampaikan.

“Data dukung yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2026,” tegasnya.

Pada sesi inti, peserta mendapatkan pemahaman teknis terkait mekanisme pengunggahan data dukung pada aplikasi IRH, termasuk jenis dokumen yang harus disiapkan serta standar penilaian yang digunakan.

Melalui keikutsertaan dalam Kick-Off Meeting ini, Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi hukum di wilayah, khususnya dalam peningkatan kualitas harmonisasi regulasi dan tata kelola hukum yang akuntabel.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan penyerahan Petikan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Andi Alatas, Senin (6/4/2026), bertempat di Talang Bakung, Jambi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah, jajaran Tim Bidang AHU, serta Saudara Andi Alatas sebagai penerima keputusan.

Penyerahan petikan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-02.AH.10.01.12 Tahun 2026, ditetapkan bahwa Andi Alatas, yang lahir di Jambi, secara sah ditegaskan sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa penyerahan keputusan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Penegasan status kewarganegaraan ini merupakan wujud pelayanan negara dalam menjamin hak-hak sipil setiap warga, sekaligus memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan kewajiban kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan pelaporan kepada instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi keimigrasian sesuai domisili, paling lambat 14 hari sejak diterimanya keputusan.

Kegiatan penyerahan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam memberikan pelayanan prima di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi kewarganegaraan serta memperoleh kepastian hukum yang jelas atas status dirinya sebagai warga negara.