Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Kick-Off Meeting Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara hybrid melalui ruang rapat lantai 1 Kanwil Kemenkum Jambi dan Zoom Meeting, Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, serta Tim Peraturan Perundang-undangan (PP) dan JDIH Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, yang menekankan bahwa Penilaian IRH merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas reformasi hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Penilaian IRH menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas harmonisasi regulasi serta tata kelola hukum yang baik di setiap instansi,” ujarnya.
Selanjutnya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, menyoroti keterkaitan antara penilaian IRH dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
“IRH merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi, sehingga hasil penilaiannya akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Imelda, yang membahas pentingnya pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, menegaskan bahwa keberhasilan penilaian IRH sangat ditentukan oleh kualitas data dukung yang disampaikan.
“Data dukung yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2026,” tegasnya.
Pada sesi inti, peserta mendapatkan pemahaman teknis terkait mekanisme pengunggahan data dukung pada aplikasi IRH, termasuk jenis dokumen yang harus disiapkan serta standar penilaian yang digunakan.
Melalui keikutsertaan dalam Kick-Off Meeting ini, Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi hukum di wilayah, khususnya dalam peningkatan kualitas harmonisasi regulasi dan tata kelola hukum yang akuntabel.
