Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi turut berpartisipasi dalam kegiatan Zoom Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung pada Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”
Forum yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kanwil Kemenkum Bangka Belitung ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana diskusi dan pertukaran gagasan guna meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik yang efektif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.
Dari Kanwil Kemenkum Jambi, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, yang mengikuti kegiatan dari ruang kerjanya bersama tim dari Divisi P3H. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendukung penguatan kapasitas analis kebijakan serta peningkatan kualitas perumusan kebijakan hukum di daerah.
Kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) 2026 menghadirkan narasumber kompeten dan berpengalaman, yaitu:
- Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- Fitri Ramdhani Harahap, M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.
Diskusi dipandu oleh Olin Lumban Toruan selaku moderator, yang mengarahkan jalannya forum secara interaktif dan konstruktif. Para narasumber menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan terkait strategi peningkatan kualitas kebijakan, penguatan kompetensi analis kebijakan, serta praktik terbaik dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik. Forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kebijakan hukum di wilayah, sekaligus mendukung terwujudnya kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berdampak positif bagi masyarakat.
