Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar Rapat Persiapan Monitoring dan Pendampingan Pengunggahan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) oleh Tim Sekretariat Wilayah (TSW). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kemenkum Jambi dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita.
Rapat ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan pelaksanaan monitoring dan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait pengunggahan data dukung IRH. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendukung penguatan reformasi hukum serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Dina Rasmalita menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi Tim Sekretariat Wilayah dalam mengawal pelaksanaan IRH di Provinsi Jambi. Ia menyampaikan bahwa kelengkapan dan validitas data dukung menjadi faktor utama dalam pencapaian nilai IRH yang optimal.
“Tim Sekretariat Wilayah harus memastikan seluruh data dukung yang diunggah telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Pendampingan yang optimal akan mendukung keberhasilan implementasi reformasi hukum di daerah,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti oleh anggota Tim Sekretariat Wilayah yang terdiri dari perancang peraturan perundang-undangan serta jajaran terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi. Dalam pertemuan ini, dibahas strategi monitoring, pembagian tugas, serta mekanisme pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan proses pengunggahan data dukung IRH berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala dan merumuskan solusi yang efektif dalam pelaksanaan pendampingan, sehingga pelaporan IRH dapat dilakukan secara optimal dan terukur.
Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum sebagai instrumen evaluasi reformasi regulasi di daerah. Diharapkan, sinergi yang terbangun antara Kanwil Kemenkum Jambi dan pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya sistem hukum yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing.
