Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan bertajuk “What’s Up Kemenkum Campus Calls Out ITB: Dari Riset Jadi Aset”, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perguruan Tinggi Serentak serta Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), pada Selasa (12/05/2026), bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan melalui Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Amat Djoemadi, perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perguruan tinggi mitra kerja sama, pemerintah daerah penerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal, serta jajaran Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mendorong hilirisasi hasil riset serta penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan juga menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil inovasi dan penelitian.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama jajaran melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat layanan dan pendampingan Kekayaan Intelektual. Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan permohonan KI, pendampingan pencatatan KI, serta pengembangan potensi inovasi daerah.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi dan karya intelektual yang bernilai ekonomi. Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan hasil riset tidak berhenti sebagai karya akademik semata, tetapi dapat menjadi aset yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” ujar Jonson Siagian.
Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap budaya tradisional dan potensi komunal masyarakat di Provinsi Jambi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sangat penting dalam menjaga identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
“Pelindungan KIK bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berdaya saing,” ungkap Diana.
Sementara itu, Kadiv P3H Dina Rasmalita menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Kanwil Kementerian Hukum menjadi kunci dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang kuat dan berkelanjutan.
Kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapatkan respons positif dari seluruh peserta. Diharapkan melalui penandatanganan PKS dan penyerahan sertifikat KIK tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan KI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.
