Jambi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Zoom Entry Meeting Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 pada Selasa (12/05/2026), bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.
Kegiatan entry meeting ini merupakan bagian dari pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada berbagai regulasi terkait pengawasan internal pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, yang menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penjaminan kualitas ini, diharapkan seluruh unit kerja mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum Jambi bersama jajaran mengikuti pemaparan terkait mekanisme penjaminan kualitas, tahapan pelaksanaan evaluasi, serta indikator maturitas penyelenggaraan SPIP yang menjadi fokus pengawasan tahun 2026. Selain itu, kegiatan juga menjadi sarana koordinasi dan penguatan pemahaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Jonson Siagian menyampaikan bahwa pelaksanaan SPIP terintegrasi merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
“Penerapan SPIP yang baik akan memperkuat pengendalian internal organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta meminimalisir potensi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” ujar Jonson Siagian.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah secara terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan akuntabel.
