Jambi – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Sulawesi Selatan” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara hybrid, Senin (11/05/2026).
Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Pancasila Lantai III Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan Live YouTube Kemenkum Sulsel. Dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, kegiatan diikuti oleh Kadiv P3H Dina Rasmalita bersama para Analis Hukum dari ruang kerja Kadiv P3H. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, turut hadir menyaksikan jalannya kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berkualitas, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan organisasi secara adaptif.
Policy Talks tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, serta Muhamad Ikbal Thola, S.Si., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda dan Penjamin Mutu Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan PUSJAR SKMP LAN RI.
Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya penguatan kompetensi analis kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif, evidence based, serta memiliki dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, analis kebijakan juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Kadiv P3H Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana penting dalam meningkatkan wawasan dan kapasitas para analis hukum dan analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis mampu meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat di lingkungan kerja,” ujar Dina Rasmalita.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber terkait tantangan, strategi, serta penguatan kompetensi analis kebijakan di era transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.
