Tanjung Jabung Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kakanwil Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) terkait rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah tersebut, Senin (01/09/2025),
Pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Tanjab Barat ini dihadiri oleh Bupati Tanjab Barat H. Anwar Sadat, Sekretaris Daerah Hermansyah, jajaran pejabat Pemkab Tanjab Barat, serta tim Kanwil Kementerian Hukum Jambi, termasuk Kabag TU dan Umum Ermasdon, Kabag Hukum Pemkab Tanjab Barat Agus Sumantri, Kabag Prokopim Johan Hendri Broring, penyuluh hukum, dan perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menegaskan bahwa Posbakum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. “Kita ingin masyarakat di Tanjab Barat memiliki akses yang mudah terhadap bantuan hukum. Posbakum akan menjadi wadah yang menjembatani masyarakat dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi, sehingga hak-hak hukum mereka terlindungi,” ujar Jonson Siagian.
Bupati Tanjab Barat, H. Anwar Sadat, menyambut baik rencana ini dan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Posbakum di seluruh kecamatan di wilayahnya. “Kami berkomitmen mendukung langkah ini karena sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Koordinasi ini menjadi langkah awal penyusunan rencana teknis, termasuk penentuan lokasi, mekanisme pelayanan, serta dukungan dari perangkat daerah terkait. Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat sepakat untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar Posbakum dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pembentukan Posbakum di Tanjab Barat, diharapkan akses keadilan semakin terbuka lebar, memberikan perlindungan hukum yang lebih merata, serta mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat di seluruh lapisan. (YE)
