Jambi – Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Tahun 2025 dengan tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem bersama Tim Pokja BSK kali ini berlangsung pada Selasa, 25 Februari 2025, secara daring melalui Zoom Meeting, serta berpusat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi.
RAKORNIS bertujuan memperkuat sinergi dan pemahaman kebijakan hukum di tingkat wilayah. Dalam kegiatan ini, dibahas berbagai tugas dan peran Kantor Wilayah Kemenkum dalam mendukung reformasi hukum, termasuk inventarisasi permasalahan hukum dan pelayanan publik berbasis SIPKUMHAM, analisis serta evaluasi implementasi kebijakan hukum, penyebarluasan hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah, serta pendampingan pemerintah daerah dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Selain itu, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei SPKP-SPAK juga menjadi salah satu agenda utama.
Dalam RAKORNIS ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum diharapkan dapat mengimplementasikan hasil diskusi di daerah masing-masing. Keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan strategi kebijakan hukum di wilayah, serta upaya peningkatan kualitas layanan publik.
RAKORNIS BSK Hukum Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat reformasi hukum di tingkat wilayah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi strategis, diharapkan kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan RAKORNIS ini juga mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan dan berintegritas, sejalan dengan visi reformasi hukum nasional. (Red : YE)
