DEPOK - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem mengikuti kegiatan Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum pada Kampus BPSDM Hukum Kemenkum, Depok (Kamis, 20/02).
Kegiatan Pelatihan yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Asessor SDM Aparatur Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Utama, serta Kepala Balai Diklat di lingkungan Kementerian Hukum ini akan berlangsung selama 3 hari. Seluruh peserta pelatihan akan menjalani giat pelatihan oleh Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, Penasihat Menteri, serta para pejabat dan Widya Iswara pada Pusat Pendidikan & Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.Acara diawali dengan penyampaian laporan penyelenggaraan oleh Kepala BPSDM dan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mendukung salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“ASN memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel, dan responsif guna membentuk karakter serta memperkuat kompetensi pegawai negeri sipil, khususnya bagi para Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Wakil Menteri.
Lebih lanjut, Edward Omar Sharif Hiariej berharap para Pimpinan Tinggi, Pejabat Ahli Utama, serta Kepala Balai Diklat mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplin guna mewujudkan visi dan misi pemerintah.
Pelatihan Future Leadership ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pejabatnya, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. (Red : YE)
