Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menggelar Rapat Evaluasi Triwulan I terkait capaian target kinerja serta penyusunan rencana target kinerja Triwulan II. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Divisi dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Fatriansyah.
Rapat ini bertujuan untuk meninjau realisasi kinerja pada Triwulan I sekaligus merumuskan strategi yang efektif guna meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian target pada Triwulan II. Evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai layanan AHU, termasuk layanan kenotariatan, fidusia, kewarganegaraan, apostille, badan hukum, dan layanan administrasi hukum umum lainnya.
Dalam arahannya, Fatriansyah menekankan pentingnya komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh jajaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan yang prima, akurat, dan tepat waktu menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi capaian dan kendala yang dihadapi pada Triwulan I, sekaligus merumuskan langkah strategis guna mengoptimalkan kinerja pada Triwulan II,” ujar Fatriansyah.
Selain membahas capaian kinerja, rapat ini juga menjadi forum diskusi untuk menyusun rencana kerja yang lebih terukur dan efektif, termasuk penguatan inovasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan AHU.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Jambi yang turut memberikan masukan dan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan kinerja Bidang AHU semakin optimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum.
Dengan terselenggaranya rapat ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.
