Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan yang dilaksanakan secara daring dan diikuti dari ruang rapat Kanwil Kemenkum Jambi, Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sistem pengelolaan pengaduan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Irjen. Pol. Hendro Pandowo, yang dalam arahannya menekankan pentingnya pengelolaan laporan pengaduan yang profesional, responsif, dan terintegrasi sebagai wujud komitmen institusi dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum.
“Pengelolaan laporan pengaduan harus dilakukan secara transparan, responsif, dan akuntabel sebagai bentuk komitmen kita dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap pengaduan masyarakat adalah masukan penting untuk perbaikan kinerja dan penguatan kepercayaan terhadap layanan hukum” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Jambi, diantaranya Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ermasdon, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Fatriansyah, serta para pejabat dan jabatan fungsional terkait.
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan berbagai ketentuan strategis terkait mekanisme pengelolaan laporan pengaduan, mulai dari proses penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga pelaporan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dalam memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengaduan masyarakat sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepastian hukum, profesionalitas, serta kepuasan masyarakat.
