Jambi - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Irjen Pol Hendro Pandowo melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Dalam kunjungan tersebut, Inspektur Jenderal didampingi oleh Inspektur Wilayah I, Morina Harahap. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, bersama para pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi, Selasa (23/12/2025).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan konsolidasi internal, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan serta peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan diawali dengan sesi perkenalan diri antara Inspektur Jenderal, Inspektur Wilayah I, dan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jambi.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Hendro menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi integritas, serta memperkuat budaya kerja yang profesional dan akuntabel. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Lebih lanjut, Inspektur Jenderal menyampaikan penguatan terkait tugas dan fungsi pengawasan internal sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Seluruh pegawai diharapkan mampu memahami peran masing-masing, meningkatkan sinergi, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan kinerja Kementerian Hukum yang optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Inspektur Jenderal beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Jambi siap menindaklanjuti arahan yang disampaikan sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja, kepatuhan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi diskusi dan penguatan internal, yang diharapkan mampu memperkokoh pemahaman pegawai terhadap tugas, fungsi, serta peran strategis masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Hukum.
