Jambi – Tim Kerja dari Kanwil Kemenkum Jambi ikuti kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis yang di gelar oleh Kementerian Hukum dan HAM RI secara hybrid pada Selasa, 29 April 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Acara yang berlangsung di Gedung Graha Pengayoman serta melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, serta pejabat terkait di lingkungan Kemenkumham. Dalam susunan acara, kegiatan diawali dengan laporan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham mengenai konsep penyusunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian Hukum 2025–2029.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa penyusunan Renstra berpedoman pada ketentuan UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 59 Tahun 2024, serta PP No. 12 Tahun 2025, dengan memuat sasaran strategis untuk mendukung prioritas nasional seperti memperkokoh ideologi Pancasila dan demokrasi, memperkuat reformasi hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Renstra Kemenkumham 2025–2029 ini bertujuan untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Fokus utama diarahkan pada dua misi strategis: mewujudkan kepastian hukum dan melaksanakan reformasi birokrasi.
Dalam arahannya, Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya harmonisasi Renstra dengan Peta Proses Bisnis untuk memperkuat pelayanan hukum, penegakan hukum berbasis digital, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembentukan regulasi yang lebih berkualitas.
Sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum, Kemenkumham akan mengukur pencapaian melalui berbagai indeks, seperti Indeks Kepastian Hukum Nasional, Indeks Budaya Hukum, dan Indeks Materi Hukum. Selain itu, Kemenkumham juga mempersiapkan transformasi organisasi untuk memperkuat perannya sebagai Badan Regulasi Nasional.
Kick Off Meeting ini menjadi tonggak awal yang krusial untuk memastikan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkumham memiliki kesamaan langkah dan semangat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis hukum yang modern, profesional, dan adaptif menuju 2045.
