Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi hadiri secara Virtual Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Jumat (31/1), di Aula Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, turut hadir bersama jajaran dari Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengawali kegiatan dengan sambutan dan ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi ditengah masa transisi dalam mendukung pemeriksaan keuangan. Menkum menyatakan bahwa proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalarn memastikan banwa pengelolaan keuangan negara telal dilakukan dengan prinsip akuntabilitas car transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesual dengan peraturan yang berlaku,” sampai Supratman.
Selanjutnya, Penyampaian hasil Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 ini disampaikan secara langsung oleh Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CA., CSFA., CFrA., CGCAE selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien sesuai dengan Asta Cita Presiden RI.
Entry Meeting BPK RI pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran. Sehingga, diharapkan tidak ada penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Proses audit yang dilakukan oleh BPK RI tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana untuk memperbaiki sistem dan kinerja keuangan di seluruh satuan kerja Kemenkum. Hal ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. (Humas)
