Jambi – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pengumuman Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (PPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia.
Acara tersebut turut dirangkaikan dengan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Provinsi Riau, yang menjadi momentum penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, yang menyampaikan hasil pelaksanaan program Posbankum serta penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkum Riau dengan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan apresiasinya terhadap peran Kemenkum dalam memperkuat pelayanan hukum di daerah. Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan sarana penting untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Pemerintah Provinsi Riau telah berkomitmen memberikan bantuan hukum gratis sejak 2019, dan bertekad terus memperluas layanan tersebut hingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya.
Selanjutnya, Duta Posbankum Desa/Kelurahan, Sherly Tjoanda Laos, menekankan bahwa tujuan utama Posbankum adalah menghadirkan keadilan yang merata hingga ke akar masyarakat. Ia mengusulkan agar Kemenkum memperkuat kerja sama dengan PKK dalam pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, serta menegaskan pentingnya keberadaan paralegal di desa sebagai juru damai dan pendamping masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum.
Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak pendukung pembentukan Posbankum, penyerahan cinderamata oleh Menteri Hukum RI, serta peresmian Posbankum Provinsi Riau yang disaksikan oleh seluruh peserta dari berbagai daerah.
Dalam arahannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pembangunan hukum merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Hukum bukan tujuan akhir, melainkan alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah,” ujar Menteri Hukum.
Beliau menambahkan, keberadaan Posbankum merupakan solusi konkret dalam menjawab persoalan hukum masyarakat, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan konflik sosial lainnya, dengan mengedepankan penyelesaian yang damai, cepat, dan berkeadilan.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat peran Kemenkum di daerah dalam mendorong pembentukan regulasi yang berkualitas dan layanan hukum yang berkeadilan, sejalan dengan semangat “Kemenkum Hadir untuk Semua.”
