Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita bersama para Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Analis Kebijakan mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Hukum dengan tema “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menyelenggarakan, Kamis (11/09/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Andri Indrady, Kepala BSK Hukum, bersama Maju Amintas Siburian, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, yakni Hendrik Pagiling (Kadivyankumham Kanwil Kemenkumham Sumsel), Constantinus Kristomo (Kapus Budankum BPHN), serta Muhammad Daud (Ketua YLBHI Hadrin Sumsel).
Dalam sambutannya, Kepala BSK Hukum, Andri Indrady, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 yang telah berjalan selama beberapa tahun.
“Standar layanan bantuan hukum harus terus diperkuat agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana regulasi tersebut telah menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BSK Hukum dan para pemangku kepentingan dalam membahas isu penting ini.
“Kami ingin memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan akses bantuan hukum yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap masukan konstruktif dari berbagai pihak,” jelasnya.
Diskusi yang dipandu oleh Mukti Ali, dosen UIN Raden Fatah Palembang, ini berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung di kanal resmi Kanwil Kemenkumham Sumsel. Para peserta juga berkesempatan mendapatkan e-certificate serta hadiah saldo e-wallet bagi penanya terbaik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang progresif, implementatif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, standar layanan bantuan hukum dapat semakin kokoh sebagai salah satu instrumen negara dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
