Jambi – Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar rapat internal dalam rangka penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ibu Kortini JM Sihotang, serta dihadiri oleh seluruh kepala bidang dan tim kerja terkait.
Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum meminta masing-masing bidang untuk menyusun rencana kegiatan secara rinci, termasuk estimasi anggaran dan pembagian tugas setiap tim kerja. Selain itu, glorifikasi pemberitaan setiap kegiatan diharapkan dapat dikumpulkan dalam laporan mingguan dan bulanan untuk diteruskan kepada Kepala Divisi. Seluruh laporan atensi juga harus disampaikan dengan segera agar dapat dipantau secara langsung.
Selain itu, Kepala Divisi menekankan bahwa seluruh berita, baik dalam bentuk glorifikasi video maupun infografis, harus disebarluaskan melalui media sosial yang tersedia. Guna memperkuat strategi komunikasi publik, Divisi Pelayanan Hukum juga berencana membentuk tim humas yang bertanggung jawab atas publikasi kegiatan divisi.
Pada kesempatan kali ini, masing-masing Kepala Bidang turut memberikan penjelasan. Diawali dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Diana Yuli Astuti. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan terkait beberapa hal, diantaranya terkait penyusunan anggaran KI sedang dalam proses dan masih menunggu arahan dari eselon I. lebih lanjut Diana juga memaparkan bahwa dalam waktu dekat, akan diadakan kegiatan diskusi melalui platform Zoom terkait KI. Dan yang terakhir bidang KI akan melakukan pembuatan video untuk pembuatan Mars KI sebagai bagian dari promosi dan edukasi publik.
Memasuki sesi selanjutnya, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah turut menjelaskan beberapa kegiatan berbasis anggaran belum dapat dijalankan karena masih dalam proses pemisahan anggaran yang diblokir, dan Bidang AHU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 juta dari pagu yang ada. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Glorifikasi publikasi terkait layanan masing-masing kelompok kerja (Pokja) sudah mulai dilakukan. Dan diakhir penuturannya, Fatriansyah menyampaikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini antara lain rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) serta kegiatan yang berkaitan dengan kenotariatan.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh bidang di bawah Divisi Pelayanan Hukum dapat menjalankan program kerja secara terarah dan optimal, guna meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. (YE)
