Jambi, 4 Mei 2026 — Dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama jajaran Jabatan Fungsional (JF) mengikuti kegiatan Policy Talk bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (4/5). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian didampingi Kadiv P3H, Dina rasmalita beserta JF Analis Hukum pada Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para analis kebijakan dalam menghadapi tantangan penyusunan kebijakan yang semakin kompleks. Di tengah keterbatasan data dan waktu, analis kebijakan dituntut mampu menghasilkan rekomendasi yang cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Dwi Harnanto, Widhi Novianto, serta Arif Sofianto. Kegiatan ini dipandu oleh Choirul Ulil Albab. Dalam paparannya, Dwi Harnanto menekankan bahwa peran analis kebijakan sangat krusial dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis data dan analisis yang komprehensif.
“Analis kebijakan menjadi aktor penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Di tengah dinamika yang cepat, kemampuan menyusun policy brief yang tajam dan berbasis evidence menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Widhi Novianto menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor serta penguatan metodologi analisis kebijakan.
“Penguatan kapasitas tidak cukup hanya dari sisi individu, tetapi juga harus didukung oleh ekosistem yang mendorong kolaborasi, pemanfaatan data, serta budaya pengambilan keputusan berbasis bukti,” ungkapnya.
Sementara itu, Arif Sofianto menyoroti pentingnya adaptasi terhadap kebutuhan daerah dalam proses analisis kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar kontekstual dan implementatif.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga analis kebijakan harus mampu membaca konteks lokal agar rekomendasi yang disusun dapat diterapkan secara efektif,” jelasnya.
Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas bagi jajaran analis kebijakan di daerah. Ia menegaskan pentingnya forum seperti ini dalam mendukung kualitas kebijakan hukum di wilayah.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak perspektif baru dalam penyusunan analisis kebijakan yang lebih tajam dan berbasis data. Hal ini tentu akan menjadi bekal penting dalam mendukung perumusan kebijakan hukum di daerah yang lebih adaptif dan berdampak,” tuturnya.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen dalam memperkuat peran analis kebijakan sebagai garda terdepan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
