Jambi, 4 Mei 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama Kanwil Kemenkum Jambi, Senin (4/5). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan serta perwakilan Pemerintah Kota Jambi.
Rapat pengharmonisasian ini merupakan tindak lanjut atas permohonan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi terkait penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2026, khususnya mengenai pengaturan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini turut melibatkan perangkat daerah terkait dari Pemerintah Kota Jambi, antara lain Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Dari unsur Kanwil Kemenkum Jambi, hadir pula para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tergabung dalam Tim Kerja Harmonisasi.
Kadiv P3H Dina Rasmalita dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa proses pengharmonisasian memiliki peran strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
“Pengharmonisasian menjadi tahapan penting untuk menjamin kualitas produk hukum daerah agar tidak hanya sah secara formil, tetapi juga implementatif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Dina.
Melalui forum ini, dilakukan pembahasan secara komprehensif terhadap substansi rancangan peraturan, termasuk kesesuaian norma, sistematika, serta potensi implikasi penerapannya di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Kegiatan pengharmonisasian ini diharapkan mampu menghasilkan rancangan Peraturan Wali Kota yang berkualitas, harmonis, dan efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengaturan jam kerja ASN yang adaptif dan efisien.
