SAROLANGUN- Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, sesuai dengan Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/ST/III/11/2022 tanggal 21 November 2022, Tim BPK RI di Jambi kembali melakukan pemeriksaan interim dan BMN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, kali ini Rabu (22/12/2022) giliran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sarolangun.

Pemeriksaan interim merupakan audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit atas laporan keuangan dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalan rangka penertiban penata usahaan keuangan pada jajaran kementerian Hukum dan HAM dan untuk mempertahankan opini laporan keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus sebagai pendukung jajaran kementerian Hukum dan HAM dalam meraih predikat WBK. Adapun pemeriksaan interim yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sarolangun yaitu pemeriksaan terkait pembangunan tembok keliling dan pos jaga atas, pengecekan transfer dan persediaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam Kegiatan ini pula dilakukan diskusi mengenai proses pembangunan tembok tersebut yang sekaligus ditinjau langsung oleh BPK.

Sedangkan dalam hal pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas yang nantinya akan menghasilkan simpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Terakhir, dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan akan suatu hal yang diperiksa. Simpulan yang dimaksud terdiri dari simpulan dengan kriteria, sesuai kriteria dengan pengecualian, tidak sesuai kriteria, dan tidak menyatakan kesimpulan. (Red/Foto : FZ/FZ)

JAMBI – Stasiun TVRI Jambi kembali mengundang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dalam Dialog interaktif dengan judul “Apa Kabar Jambi”. Pada kesempatan kali ini, Kamis (22/12/2022) Kepala Kantor Wilayah Tholib yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu Hadir sebagai narasumber.

Dipandu oleh  Ahmad Solihin selaku Pembawa Acara , dialog kali ini membahas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi serta refleksi capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi selama tahun 2022. Pada Dialog ini Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Pelayaran Hukum dan HAM menjelaskan Tugas dan  Fungsi dari masing-masing Divisi. Kakanwil menjelaskan tentang Langkah langkah dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, terutama bagaimana menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Lapas/Rutan serta menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar. (Red/Foto : YE/YG)

JAMBI – Memasuki hari keempat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Provinsi Jambi tepatnya hari Kamis (22/12/2022), Tim BPK RI yang terdiri dari Lutfhi Fachrurozi dan  Melati Puspa Andini turut didampingi oleh Tim dari Biro Keuangan dan Biro BMN Kementerian Hukum dan HAM RI, berkesempatan memeriksa dan mengaudit laporan keuangan dan BMN di Kantor Wilayah Jambi. Setelah sebelumnya Tim BPK RI melakukan Audit laporan Keuangan di beberapa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. Dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, semua laporan keuangan dan BMN khususnya DIPA Satker Sekretaris Jenderal dan DIPA Satker Kekayaan Intelektual yang dilakukan pemeriksaan. Tampak hadir mendampingi operator BMN, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Taufiq Akbar Nasution. (Red/Foto : YE)

JAMBI, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2041 untuk diharmonisasi oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Dari Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jambi, Kamis (22/12/2022) kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jambi Toman Pasaribu.  Turut hadir Kepala Bidang Hukum Suryo Widodo dan Kepala Bidang Tata Ruang Gusmardi sera Bagian Hukum dari PUPR dan Bappeda.

Dalam sambutannya Toman menyatakan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pada pengundangan. Dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal ini dilakukan dalam rangka agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk taat asas, tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum”, ujar Toman dalam sambutannya.

Diakhir sambutannya beliau memberikan apresiasi kepada jajaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. “Semoga dengan dilaksanakannya harmonisasi rancangan peraturan daerah ini semakin memantapkan rancangan peraturan daerah yang sudah disusun”, tutupnya. (Red/Foto : YE)