JAMBI – Jelang peringatan Hari Bhaktinya pada 26 Januari 2023 esok hari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Tholib bersama Kepala Divisi Keimigrasian Amrizal mengadakan rapat persiapan pada Rabu (25/01/2023).

Tholib menyatakan bahwa dalam rapat ini telah dibahas terkait teknis-teknisnya dari awal sampai akhir acara nanti. “Tadi telah kita bahas semuanya, dari kegiatan awal sampai akhir, baik makanannya, perlengkapannya, layoutan tempat duduknya dan lain-lainnya sudah kita bahas,” ungkapnya.

Melalui rapat ini juga kita sekaligus mengadakan  evaluasi dan konsolidasi persiapan peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke 73 Tahun 2023 dapat kita persiapkan dengan baik. “Untuk itu, harapan saya, semoga pelaksanaannya nanti dapat terlaksana dengan baik tanpa gangguan apapun,” harap Tholib.

Rapat kali ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dengan diikuti oleh pejabat Divisi Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi Bisri beserta seluruh Struktural Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. (Red/Foto : YE/JA)

JAMBI - Subbagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi  melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dan dimulai pada Rabu (25/01/2022) sampai Jumat (27 Januari 2023) dan diikuti seluruh operator SAIBA dan BMN dari seluruh Satuan Kerja Kemenkumham Jambi.

Kakanwil Kemenkumham Jambi Tholib membuka kegiatan secara resmi dan  didampingi oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jambi diantaranya Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar dan Kepala Divisi Keimigrasian Amrizal serta  Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi juga ikut hadir dalam pembukaan acara ini. Selain itu, acara Rekonsiliasi kali ini juga diikuti oleh seluruh UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi secara daring.

Acara diawali dengan penyampaian Laporan Kegiatan oleh Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Kepala Bagian Umum Amat Djoemadi. Narasumber pada kegiatan ini adalah Perwakilan Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Jambi dan Perwakilan dari Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN merupakan agenda penting dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan BMN yang andal dan akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk menyelesaikan validasi dan kesamaan data laporan keuangan periode Semester II tahun anggaran 2022 ditingkat satuan kerja dan wilayah.

“Seluruh Satuan Kerja di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jambi tetap harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkualitassesuai deng an standarisasi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Kakanwil.Kakanwil juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, sehingga predikat WTP pada Kemenkumham dapat dipertahankan. satuan kerja terbaik.

Diharapkan dengan pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN, dapat diketahui kendala apa saja yang muncul selama proses penyusunan laporan keuangan Semester II TA 2022 serta dapat mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta penatausahaan Barang Milik Negara yang baik dan benar sehingga terciptanya laporan sistem akuntansi pemerintah (SAP) yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red/Foto :YE/JA)

JAMBI – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menggelar kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkumham RI Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah pada Selasa (24/01/2023).

Dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto yang diwakili oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto di Hall 1 ICE BSD. Kegiatan ini juga disiarkan secara virtual melalui zoom meetings untuk dapat diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Para Pimpinan Tinggi Pratama seluruh Indonesia.

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi), Kepala Kantor Wilayah Tholib didampingi para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Pengelola Keuangan dan BMN turut mengikuti kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkumham RI Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah siang ini.

Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam sambutannya menyampaikan harapnnya agar seluruh satuan kerja Kemenkumham RI dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh oleh Kementerian Hukum dan HAM berturut-turut dari tahun 2015.

Setelah membuka acara secara resmi, Andap turut mengajak seluruh jajaran yang hadir untuk menyepakati pertemuan ini sebagai sebuah pertemuan yang memiliki manfaat.

Melalui rekonsiliasi ini merupakan wadah untuk menghasilkan data dan laporan yang mutakhir. Yang terpenting adalah kontrol pelaksanaan dan wasdal.

“Kita tetap harus menjaga standarisasi laporan keuangan sebab ini adalah pertanggungjawaban kita atas amanah negara dan remunerasi yang telah diterima.”, jelas Andap.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Tahun 2023 yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Ida Asep Somara.

Ia menyampaikan bahwa atas arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tara ini dihentikan dan akan digantikan dengan Pelaksanaan RB Tematik.

Pelaksanan RB Tematik ini akan menunjuk pada sampling ada sekitar 9 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Fokus yang akan dilihat dalam pelaksanaan RB Tematik ini yakni pada penanggulangan kemiskinan, digitalisasi layanan, serta pelaksanaan Program Prioritas Presiden yang sudah disampaikan pada awal tahun.

Kementerian dan Lembaga (K/L) mengambil bagian atau peran dalam mempersiapkan kegiatan atau peran peran dalam mendukung RB Tematik.  

Melalui RB Tematik ini bukan berarti RB Berhenti, namun pada Tahun 2023 ini akan semakin lebih focus lagi. Penilaian RB yang akan dilaksanakan 2023 harus melakukan identifikasi, praktik yang dilakukan seperti apa. Manfaatnya harus dapat dirasakan, atau berdampak pada layanan publik langsung kepada masyarakaat secara langsung.

(Red/Foto: JA/RAW)

JAKARTA - Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Fatriansyah, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Nani Susetyowati dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI Karimullah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM pada hari Selasa (24/01). Koordinasi ini dilakukan dalam rangka penilaian mandiri SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam pembahasan terkait penilaian SPIP kali ini Tim dari Kanwil Kemenkumham Jambi menerima materi dari Auditor Madya Inspektorat Wilayah III Ari Fardianto, dan Magdalena memberikan penjelasan terkait penilaian mandiri maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai informasi istem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. (red/foto : YE/Kar)