JAMBI - Sebagai salah satu Instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakkan hukum di Indonesia, dalam diri seorang ASN Kemenkumham tentunya dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi. Terlebih lagi bagi petugas pemasyarakatan yang memiliki tusi utama membina warga binaan pemasyarakatan (WBP). Fisik dan mental yang kuat tentunya sebuah kewajiban yang harus dimiliki. Untuk itulah pada Sabtu (28/01/2023) bertempat di Lapangan Menembak Sekolah Polisi Negara (SPN), pegawai Lapas Jambi melaksanakan kegiatan pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Tholib. Tampak hadir pula mengikuti kegiatan FMD, Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar yang didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Emmanuel Harefa beserta Pejabat Struktural Divisi Pemasyarakatan dan Lapas Jambi.

Selain diisi dengan pengarahan dan penguatan oleh Kakanwil, kegiatan inti lain yang juga dilaksanakan adalah menembak. Seluruh peserta FMD dibimbing langsung oleh pelatih profesional dari Kepolisian Daerah Jambi.

Kakanwil berharap dengan adanya kegiatan FMD ini, seluruh Petugas Pemasyarakatan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya selama menjalankan tugas sebagai seorang insan Pengayoman. " Pemerintah sudah membekali kita dengan fasilitas dan take home pay yang cukup besar, untuk itu saya berharap kepada seluruh pegawai, khususnya pegawai Lapas Jambi, agar memberikan kinerja terbaiknya, dan kegiatan FMD kali ini dapat meningkatkan kedisiplinan petugas lapas, jangan sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan "ujarnya Tholib saat memberikan pembinaan mental bagi seluruh peserta FMD. (Red/Foto : YE/Humas LP Jambi)

JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi  mengadakan kegiataan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara daring dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Sub Bagian Penyusunan Program kali ini dilakukan  guna menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dani Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini diikuti oleh JFT dan JFU Subbagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Jambi pada  Jumat (27/01/2023) dari Ruang Rapat Kakanwil.

Tujuan kegiatan sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Tholib kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Humas Fatriansyah dan Kasubbag Program dan Pelaporan Nani Susetyowati kali ini membahas Komponen penillaian akuntabilitas kinerja telah mengalami perubahan dari yang awalnya terdapat 5 komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja) menjadi 4 komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi akuntabilitas Internal)

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan tampilan dari kinerja organisasi yang meliputi Rencana kerja tahunan, PK, Laporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta tampilan dari kinerja keuangan yang meliputi rencana kerja anggaran, DIPA, laporan Keuangan dan audit keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Serta merupakkan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang merupakan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja yakni memberikan informasi kinerja yang terukur kepada memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dan fungsi laporan kinerja adalah sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan baik perbaikan kinerja.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan dapat meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022.(Red/Foto : YE/JA)

JAKARTA – Tim AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Hukum Purwantoro yang didampingi Kasubbid AHU Solihan beserta beberapa JF Subbid AHU melakukan kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi ke Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Mengawali kegiatan pada hari  Rabu (25/01/2023)  Tim AHU Kanwil Jambi melakukan konsultasi dan  koordinasi  terkait pemenuhan Target Kinerja Program Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023. Pada kesempatan kali ini Tim AHU Kanwil Kemenkumham Jambi bertemu langsung dengan Direktur Tata Negara Dr. Baroto, S.H., M.H.

Materi lain yang juga dikonsultasikan kepada Koordinator Partai Politik oleh Tim AHU Kanwil Jambi adalah terkait Partai Politik. Dikesempatan kali ini Tim mendapatkan materi dari Tjasdirin yang didampingi Sub Koordintor Pendaftaran Partai Politik, Rahmiyana. Pada pertemuan kali ini tim membahas Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah terkait pendataan partai politik. Mendekati tahun politik 2024 mendatang, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kantor Wilayah akan melakukan pendataan Partai Politik di tingkat Wilayah. Hal ini ditujukan untuk penyediaan data partai politik yang up to date. Selain itu, dalam rangka singkronisasi data partai politik di wilayah, data dimaksud akan diintegrasikan dengan data yang tersedia pada Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya Tim berkoodinasi terkait anak berkewarganegaraan ganda yang disampaikan oleh    Faraitody Rinto Hakim. Konsultasi kali ini bertujuan untuk  terbentuknya database anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya database ini sekaligus diharapkan agar Kantor Wilayah memiliki kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait menerima dan memproses permohonan bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan.

Terakhir  Tim AHU Kanwil Jambi juga berkoordinasi ke Bagian Program dan Pelaporan Direktrorat Jenderal AHU. Pertemuan ini membahas mengenai penyesuaian anggaran kegiatan Help Desk Tahun 2023 serta yang berkaitan dengan pemenuhan target kinerja Tahun 2023. (Red/Foto : YE/Tim AHU)

JAKARTA-Kanwil kemenkumham Jambi turut mendukung program target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2023, salah satunya mendukung tarja pemanfaatan informasi paten bagi kalangan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Untuk itulah, Kantor Wilayah  Kementerian Hukum HAM Jambi yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  Toman Pasaribu beserta Kasubbid KI Hara Nova HS dan beberapa JFU pada Subbag KI datang langsung berkunjung dan bertemu Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Yasmon pada Rabu (25/01/2023)

Dalam kunjungan kerja kali ini membahas beberapa rencana kegiatan, diantaranya akan diadakan  pelatihan dari direktorat Paten untuk Operator KI yang ada di masing-masing Kanwil untuk di bekali ilmu dasar tentang drafting paten. Pelatihan ini bertujuan agar operator pada Subbid KI lebih dapat memahami tentang paten dan dapat melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan patennya.

Sealin itu,  tim Kanwil Jambi juga melakukan koordinasi terkait program unggulan DJKI one village one brand kepada bagian  evaluasi dan pelaporan DJKI dan disambut langsung oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Andriensjah. Beliau  menyatakan bahwa tahun ini Kanwil masih dalam tahap melakukan inventarisasi atau pemetaan daerah di Jambi yang nantinya diharapkan tahun 2024 bisa mendaftarkan merek kolektifnya ke Kemenkumham. (Red/Foto :YE)