JAMBI –Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi adakan Rapat Penyusunan Naskah akademik dan Ranperda terkait  penyelenggaraan perizinan berusaha, pemberian insentif penanaman modal di daerah dan penyelenggaraan inovasi di Kabupaten Merangin Tahun 2023. Kegaiatan harmonisasi berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi pada Kamis (09/02/2023). Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu.

Selain itu, rapat kali ini selain dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Suryo Widodo dan  Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Jambi, juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dalam sambutannya Kadiv Yankumham “Pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pada pengundangan. Dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal ini dilakukan dalam rangka agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk taat asas, tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum”, ujar Toman dalam sambutannya.

Diakhir sambutannya beliau memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jambi yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. “Semoga dengan dilaksanakannya harmonisasi rancangan peraturan daerah ini semakin memantapkan rancangan peraturan daerah yang sudah disusun”, tutupnya. (red/foto : YE/JA)

JAMBI - Sebanyak 13 (tiga belas) orang Notaris dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Sungai Penuh serta Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris  Kabupaten Bungo dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tholib pada Kamis (09/02/2023).

Berlangsung di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kakanwil Tholib dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Ia pun berharap mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan keilmuan terkait jabatan yang diemban.

Beberapa MPD yang dilantik merupakan Pergantian antar waktu Majelis Pengawas daerah Bungo dan Kota Jambi  dan Notrais.

Begitu pula kepada MPD pengganti, Kakanwil juga berpesan agar memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menjaga integritas diri. Hadir dalam pelantikan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu dan Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang serta pejabat administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. (Red/Foto : YE/FS)

JAMBI – Guna mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan program Back to Basic Pemasyarakatan Semakin PASTI serta menjadikan pengelolaan pemasyarakatan kedepan menjadi lebih baik sekaligus menjawab tantangan masyarakat dan media yang saat ini banyak memberitakan berita negatif tentang Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengadakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Tahun 2023 dengan tema “Mewujudkan Pemasyarakatan Semakin Pasti dan Berakhlak”. Acara yang menghadirkan Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono, digelar di Aston Hotel Jambi pada Kamis (09/02/2023).

Kegiatan Rakornis kali ini selain dihadiri oleh Kepala Kantor Tholib, juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar dan Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. Acara dibuka secara resmi oleh Kakanwil. Dalam sambutannya, Tholib menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang merupakan bagian terakhir dari sistem tata peradilan pidana adalah melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. “Hal tersebut bertujuan agar narapidana dapat kembali diterima masyarakat, mendapat penghidupan yang layak dan memberi kontribusi positif kepada bangsa dan negara. Tujuan lain yaitu agar Narapidana tidak mengulang perbuatan melanggar hukum dan mendidik mereka agar memiliki ketrampilan sosial dan berwirausaha yang di dukung dengan situasi aman dan kondusif” ujarnya.

Lebih lanjut, Ses Ditjen PAS dalam sambutannya mengingatkan kepada segenap jajaran pemasyarakatan, agar terus melakukan sistem pengendalian dengan penuh dedikasi yang dilandasi sifat, sikap, dan rasa tanggung jawab. Serta melakukan pencegahan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. “Kami tidak membuka ruang toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas Pemasyarakatan. Tingkatkan kewaspadaan dengan terus melakukan pengawasan melekat, di lingkungan satuan kerja masing-masing, sehingga penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun segala bentuk perbuatan yang dapat menurunkan kewibawaan, serta merusak citra institusi dapat dicegah dan diatasi. Kami yakin apabila fungsi pengawasan dijalankan, aspek pencegahan sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan tidak hanya memberikan efek jera (deterrent effect), namun juga memberikan daya tangkal (preventive effect), yang pada gilirannya memberikan perubahan” tegas Heni pada sambutannya saat membuka kegiatan Rakornis.

Terdapat beberapa materi utama yang disampaikan pada kegiatan Rakornis kali ini, diantaranya Optimalisasi capaian kinerja menuju Pasti dan Berahlak dan strategi peningkatan kualitas capaian  kinerja tahun 2023. (Red/Foto : YE/JA-YG)

JAMBI – Bangga! Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi) raih Predikat Terbaik II kategori Penyelenggara IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terbaik di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

Adapun score peroleh yang didapat oleh Kanwil Kemenkumham Jambi yakni 96,18.

Pemberian penghargaan ini disampaikan secara langsung oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembanagan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Iwan Kurniawan, kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu pada saat pelaksanaan Hari Kedua Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Balitbang Hukum dan HAM di Wilayah Tahun 2023, yang dilaksanakan pada Selasa, (7/2/2023) di Gedung Aula Balitbang lantai 8.

Pada kesempatan yang sama, juga diberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan sebagai Juara Umum Kategori Penyelenggaraan OPini Kantor Wilayah Tahun 2022, Kategori Capaian Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 Kantor Wilayah Sulawesi Selatan menjadi Terbaik Ketiga , Kantor Wilayah Kepulauan Riau menjadi Terbaik Kedua, dan Kantor Wilayah Maluku Utara menjadi Terbaik Pertama.

Kategori Penyelenggara Survei IPK-IKM Terbaik di Tingkat Wilayah Tahun 2022 Kantor Wilayah Jawa Tengah menjadi Terbaik Ketiga, Kantor Wilayah Jambi menjadi Terbaik Kedua, dan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan menjadi Terbaik Pertamaa.

Terakhir dalam Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Terbaik Tahun 2022, Kantor Wilayah Banten menjadi Terbaik Ketiga, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi Terbaik Kedua, dan Kantor Wilayah Riau menjadi Terbaik Pertama.

(Red/Foto: JA/Humas Balitbangkumham)