Jambi – Dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Kamis (16/02/2023) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi adakan pembahasan rapat pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah kabupaten tanjung Jabung Barat dan Kanwil Kemenkumham Jambi tentang Pelaksanaan pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pembinaan Hukum, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasian dan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembahasan kali ini selain dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Tholib dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga dihadiri oleh Kepala Divisi keimigrasian dan beberapa Kepala Unit Pelakasana Teknis Kota di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. Nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam sambutannya, Tholib menyampaikan harapannya agar dari rapat  pembahasan kali ini  ditemukan solusi-solusi yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi akan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai isu terkait hukum dan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi juga berharap bahwa kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Saya berharap agar setelah rapat kali ini dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan juga hasil pembahasan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama kali ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ujar Tholib. (Red/Foto : YE/YG)

Bangko - Kamis (16/02/2023), Tahun 2023 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan sebagai Tahun tematik  Merek. Selain Merupakan sebuah Identitas sebuah produk, Merek juga merupakan jenis aset yang tidak memiliki wujud (intangible assets) fisik tetapi dapat diidentifikasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan maupun pelaku usaha dengan beberapa program unggulan DJKI diantaranya One Village One Brand (Merek Kolektif), untuk mendorong ekonomi daerah berbasis KI di setiap desa atau pun kabupaten dengan memiliki satu brand secara kolektif yang dimiliki oleh komunitas yang bergerak di satu bidang tertentu pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau ekonomi kreatif (Ekraf)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah / Stakeholder di Kabupaten Merangin Melaksanakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Merek dengan Tema “Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Stake Holder Terkait untuk Optimalisasi Perlindungan Merek di Provinsi Jambi” di Aula Merangin Hotel. Dengan mengundang berbagai perserta dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penelitian dan pengembangan Daerah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, UMKM dan Pelaku Usaha Perkumpulan Asosiasi UMKM dan Pelaku Usaha binaan Geopark Merangin. Tujuan perlindungan Kekayaan Intelektual digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terutama bagi pelaku bisnis.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah yang di wakilkan oleh Kepal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi Toman Pasaribu, dalam sambutannya meyampaikan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) terus berupaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik Kekayaan Intelektual (KI). Salah satunya adalah melakukan penguatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penegakan hukum KI. Perlindungan KI tidak hanya diupayakan dalam lingkup preventif saja. Melainkan juga, tidak kalah pentingnya dalam bentuk upaya represif melalui penegakan hukum KI” Ujarnya.

Diharapkan Kegiatan ini juga dapat mendorong dan memotivasi masyarakat khususnya pemilik kreatifitas karya intelektual di bidang Kekayaan Intelektual untuk dapat mendaftarkan hasil karya dan olah pikirnya melalui Kantor Wilayah atau langsung ke Direktorat Jenderal  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI guna memperoleh Sertifikat atau bukti Daftar/Pencatatannya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta.

JAMBI- Bersama Pemerintah Kabupaten tanjung Jabung Timur, Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dari Aula Gedung Arsiparis pada Kamis (16/02/2023) mengadakan  Harmonisasi Ranperda tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah serta Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah  pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan Harmonisasi juga turut dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Sugeng Supriyadi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Red/Foto : YE/YG)

Jambi - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tholib membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM di Aula Kanwil Jambi, pada hari Kamis (16/02/2023). Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten/Kota di wilayah Jambi diantaranya Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya pada acara yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Amrizal, Tholib mengatakan bahwa acara ini penting untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten/Kota di Jambi. Ia juga menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. "Kita harus bekerja sama dalam melindungi hak asasi manusia di Jambi. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus peduli dan terlibat aktif dalam upaya melindungi hak asasi manusia," ujar Tholib.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM kali ini turut menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I dan bertujuan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan acara Kabupaten Kota Peduli HAM yang akan diselenggarakan di setiap Kabupaten/Kota di Jambi pada tahun ini. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan juga untuk memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Dalam rapat tersebut, berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan pemerintah daerah, LSM, dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten/Kota di Jambi turut hadir. Mereka membahas berbagai isu terkait dengan hak asasi manusia di wilayah mereka masing-masing dan juga membahas upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten/Kota di Jambi.

Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam perlindungan hak asasi manusia di Jambi. (Red/Foto : YE/YG)