Jambi – Jelang dengan akan diselenggarakannya Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan lakukan persiapan dengan mengadakan kegiatan Forum Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara virtual, Jumat (31 Maret 2023).

Adapun para peserta yang hadir dalam zoom pagi hari ini, yakni Para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ada di lingkungan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Asep Nana Mulyana membuka secara resmi pelaksanaan Forum Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini.

Asep mengungkapkan pentingnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam menjaga stabilitas hukum dan tata kelola negara. Oleh karena itu, forum ini diadakan sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Melalui forum ini, para peserta mendapatkan berbagai materi dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab perancang peraturan perundang-undangan. Beberapa materi yang disampaikan antara lain adalah teknik drafting, analisis dampak regulasi, serta proses konsultasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, forum ini juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman seputar perancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat jaringan kerja antara perancang peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia.

Kegiatan Forum Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan memperkuat tata kelola negara yang baik. (JA)

JAMBI – Bertempat  di Aula Pengayoman, Kanwil Kemenkumham Jambi melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan kembali bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (30/03/2023) dan diikuti oleh perwakilan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, OPD terkait di lingkungan Kab Muaro Jambi, Bagian Hukum Kab. Muaro Jambi, Tim Penyususn Rancangan Peraturan Daerah Kab. Muaro Jambi. Acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu.

“Pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pada pengundangan. Dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal ini dilakukan dalam rangka agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk taat asas, tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.”, ujar Toman dalam sambutannya saat membuka kegiatan secara resmi.

Gartam Handaya Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Muaro Jambi mengatakan bahwa penambahan penghasilan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai ASN yang telah bekerja dengan loyal dan penuh dedikasi. "Saya berharap dengan penambahan penghasilan ini, para pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi," ujarnya.

Menurutnya, penambahan penghasilan ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pun berharap agar penambahan penghasilan ini dapat membawa dampak positif bagi para pegawai ASN, sehingga dapat memperkuat semangat dan motivasi dalam bekerja. (Red/Foto : YE/JA)

Secara JAMBI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi  ikuti secara virtual Rapat persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Pada hari ini, Kamis (30/03/23) yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Tampak mengikuti Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang, beserta beberapa Pejabat Administrasi dan JF Analis Kepegawaian. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R. I.

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Kepegawaian nomor SEK.2.KP.10.02-499 tanggal 20 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Direkorat Jenderal Pemasyarakatan, bersama itu disampaikan bahwa uji kompetensi dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 11 April 2023 dengan tiga gelombang.

Rapat pun dibuka oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Jusman yang berlaku sebagai moderator dan juga didampingi oleh Asesor maupun staf yang tergabung dalam panitia Ukom.

Demi menggali kompetensi dan meningkatkan kualitas serta jenjang karir pegawai dan juga demi kelancaran pelaksanaan Ukom maka panitia pun menghimbau kepada peserta agar bersiap melalui tahap registrasi dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sebagai syarat. Panitia pun mengajak seluruh Kepala Divisi baik Kepala Divisi Administrasi maupun Kepala Divisi Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan rapat ini untuk bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran Ukom.

Kanwil Kemenkumham Jambi telah di jadwalkan oleh panitia masuk ke dalam Gelombang I yang akan dilaksanakan pada hari Senin 3 April 2023. Ukom yang akan dilaksanakan secara virtual ini pun terdiri dari Tes Potensi, Analisa Kasus, Computer Based Test (CBT), Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara. (Red/Foto : YE/JA)

Jambi - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kortini JM Sihotang bersama tim dari Divisi Administrasi kunjungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal (Kanim Tungkal), Rabu (29/03/2023).

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi kesiapan Kanim Kuala Tungkal untuk mengikuti kontestasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.

Dalam kesempatan ini, Kortini beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kanim Kuala Tungkal Edy Firyan. Kortini langsung menuju ke ruang Media Center dan Ruang Podcast yang baru saja selesai dibangun. Ruang Media Center dan Ruang Podcast ini adalah renovasi dari ruang TIKIM yang di dalamnya terdapat fasilitas meja rapat, meja staff dan peralatan recording podcast.

Kortini menyampaikan bahwa Kanim Kuala Tungkal menghadirkan kejutan dengan adanya perubahan.

“Nah ternyata kita dibuat suatu kejutan tadi, ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan termasuk salah satunya ini (ruang podcast)”, ujar Kortini dalam kesempatannya menjajal fasilitas ruang podcast yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal.

Menanggapi hal tersebut, Edy Firyan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan dari Kepala Divisi Administrasi hari ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu Kadiv beserta rombongan, kami harapkan upaya yang kami lakukan ini dapat membuat kami mendapat kesempatan untuk berkontestasi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM”, ujar Edy dalam pertemuan di Media Center. 

Selanjutnya, Kortini beserta rombongon sejenak menyinggahi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal. Disambut baik oleh Kepala Lapas Tungkal I Gusti Lanang Agus CP dan jajaran. 

Langsung meninjau segala sarana dan prasarana yang ada di lapas sambil ditemani bincang santai bersama Kalapas, Kortini juga mengingatkan jajaran Lapas Tungkal terkait pemenuhan data dukung ZI WBK B03. (JA)