JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Tholib menghadiri acara Pengukuhan  Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi yang baru, Hermanto menggantikan Suti Masniari Nasution yang berpindah tugas ke Kantor Pusat Bank Indonesia.

Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono memimpin Upacara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi Al Haris dan Walikota Jambi Syarif Fasha, beserta Forkompimda Provinsi Jambi di Ballroom Swiss-Bellhotel  Senin (10/4/2023).

Al Haris mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suti , selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, telah menjalin silaturahmi, sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi. “Atas nama Pemda Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat atas promosi jabatan Ibu Suti Masniari Nasution, semoga dapat mengemban amanah barunya dengan baik. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama ini ," kata Al Haris.

Al Haris  berharap Kantor Perwakilan BI Jambi akan dapat terus mempertahankan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder guna meningkatkan perekonomian di wilayah Provinsi Jambi.

"Selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak  Hermanto. Kami berharap dibawah kepemimpinan bapak, sinergi akan terus terjalin antara Bl Jambi dengan Pemda Jambi, terutama dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi ," ujarnya.

Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono dalam sambutannya mengatakan, pergantian kepemimpinan merupakan proses rutin yang dilaksanakan di Bank Indonesia yang dilakukan guna mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang selalu berkembang baik isu isu global, nasional, maupun kedaerahan, yang selanjutnya perlu direspon dengan baik melalui tatakelola organisasi dan sumber daya manusia.

Selain itu, perubahan kepemimpinan juga merupakan bagian dari program transformasi untuk mencapai visi BI menjadi Bank Sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di emerging markets untuk Indonesia Maju.

Untuk memastikan momentum pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dan stabilitas perekonomian yang terjaga, Bank Indonesia dan bersama dengan Pemerintah melakukan bauran kebijakan yang disinergikan dengan erat.

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah terus berupaya untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders terkait karena sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjalankan program kerja untuk mewujudkan strategi nasional secara optimal dalam mengawal proses pemulihan ekonomi daerah dan nasional. (Red/Foto : YE/ JA-YG)

Jambi – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kemenkumham Jambi) Hadiri Virtual Pembukaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pagi ini, Senin (10/4/2023). Pembukaan dan Kegiatan Evaluasi IKPA Kementerian Hukum dan HAM Triwulan I TA 2023 yang diselenggarakan Biro Keuangan melalui Zoom Meetings langsung dari Wisma Pengayoman Jl. Raya Puncak - Cianjur No.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Divisi Administrasi Kortini, Kepala Bagian Program dan Humas Fatriansyah, Kepala Sub Bagian Keuangan Taufiq, dan Kepala Sub Bagian Humas Karimullah mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Dasar pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Kegiatan Evaluasi IKPA Kementerian Hukum dan HAM Triwulan I T.A 2023 ini yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 dan Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.3-KU.01.02-75. Dilaksanakan selama 5 hari (10-14 April 2023) terjadwal dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di 33 Provinsi.

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha Biro Keuangan menyampaikan 3 (tiga) permasalahan yang dihadapi yakni : 1) Deviasi halaman III DIPA masih tinggi karena belum tertibnya satuan kerja melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan; 2) Terdapat blokir non Automatic Adjustment (AA) antara lain memerlukan proses clearance dari Kominfo, Izin Prinsip Presiden, Dokumen RKBMN maupun dokumen terkait lainnya; dan 3) Beberapa satuan kerja belum melakukan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN. Pengisian capaian output bulan Januari sampai dengan Maret 2023 diperpanjang sampai tanggal 30 April 2023.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam usaha meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 14 kalinya. Evaluasi yang dilakukan tidak lain dalam upaya meninjau kembali Target Capaian dari setiap Kantor Wilayah di Indonesia yang pada akhirnya akan mendongkrak Nilai IKPA Kemenkumham secara keseluruhan.

“Nilai IKPA 94,71 yang diraih merupakan nilai bagus yang telah diraih Kemenkumham pada Triwulan I 2023, tetapi alangkah bagusnya jika nilai tersebut bisa naik di atas 95,00, mengingat angka 95,00 merupakan ambang batas nilai dengan Predikat Sangat Bagus”, sampai Wisnu.

Secara khusus, Realisasi Penyerapan Anggaran per 10 April 2023 di Lingkungan Kemenkumham Jambi Tahun 2023 sudah mencapai 24,17%. (JA)

JAMBI - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tholib pantau pelaksanaan uji kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham R.I dan diikuti oleh 11 (Sebelas) orang PK Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi secara daring yang dipusatkan di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jambi, Senin (10/04/2023)

Tholib mengatakan, Pelaksanaan uji kompetensi ini berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.2.KP.06.02-55 tanggal 31 Januari 2023 Hal Permohonan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.2.KP.10.02-499 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Para peserta harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan memiliki keyakinan untuk dapat lulus uji kompetensi ini,” ujarnya.

Menurut Tholib, Uji kompetensi Jabatan Fungsional PK ini merupakan proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja Pejabat Fungsional PK yang dilakukan oleh Tim Penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Selain untuk kenaikan jenjang, Uji Kompetensi sendiri merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuannya adalah untuk pengembangan karir Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar semakin produktif dan profesional.

Adapun materi Uji Kompetensi terdiri dari Tes Potensi, Analisa Kasus, LGD, Wawancara Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Uji Kompetensi Teknis.

Seluruh peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian tes tersebut. Pada saat melakukan pemantauan, Kakanwil didampingi dengan Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Keimigrasian Amrizal dan Kepala Bagian Umum Amat Djoemadi. (Red/Foto : YE)

Kepala Divisi  Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Aris Munandar beserta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kota Jambi, dan  para Pejabat Administrasi serta Pegawai dan Ibu-ibu PIPAS Kanwil Kemenkumham Jambi mengikuti Upacara Tabur Bunga di Makam Pahlawan Staria Bhakti Jambi pada Kamis (06/04/2023) dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023.

Kegiatan upacara tabur bunga ini merupakan salah satu wujud kesadaran dan kepedulian dan merupakan bentuk terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para Pahlawan yang telah gugur dalam merebut Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Kadiv Pas Aris Munandar meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada arwah pahlawan yang dengan sepenuh jiwa raga rela berjuang hingga titik darah penghabisan.

Acara dilanjutkan dengan tabur bunga yang dilakukan oleh seluruh peserta upacara.

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023 harus dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam berjuang dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan pada kesempatan kali ini, Kakanwil juga berpesan agar dengan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023, ASN Kemenkumham terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada Resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. (Red/Foto : YE/JA,RAW,YG)