
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, dan kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Fatriansyah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan yang digelar di Kabupaten Sarolangun, Kamis (29/01/2026)
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pentingnya legalitas usaha, sekaligus memperkenalkan Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan usaha yang sederhana, mudah, dan terjangkau bagi pelaku UMK
Dalam sambutannya, Kakanwil Jonson Siagian menyampaikan bahwa sektor usaha mikro dan kecil memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berdaya saing, salah satunya melalui kemudahan pendirian badan usaha berbadan hukum
Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan inovasi dari Kementerian Hukum sebagai penyederhanaan dari Perseroan Terbatas (PT) yang sangat relevan bagi pelaku UMK. Dengan memiliki status badan hukum, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti akses permodalan yang lebih luas, peningkatan kepercayaan mitra usaha, perlindungan hukum, serta kemudahan dalam pengembangan usaha
Sementara itu, Kadiv Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti bersama jajaran memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sosialisasi ini sebagai bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di daerah
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun beserta jajaran, serta para peserta sosialisasi. Kakanwil berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan aktif berdiskusi agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tata cara pendirian dan manfaat Perseroan Perorangan. Kegiatan sosialisasi ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.





