Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian E-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina rasmalita serta pengelola JDIHN di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan materi terkait indikator dan variabel penilaian pengelolaan JDIHN yang menjadi dasar dalam pengisian E-Report. Salah satu materi yang disampaikan menekankan pada Variabel IV Pengembangan JDIH dengan bobot nilai 10, yang mencakup penyediaan layanan informasi hukum secara on site. Layanan ini meliputi ketersediaan dokumen atau informasi hukum baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik, layanan informasi hukum secara langsung oleh petugas, serta penyediaan kios informasi elektronik. Seluruh layanan tersebut harus didukung dengan data pendukung berupa dokumentasi dan narasi layanan informasi hukum secara langsung.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai Variabel II Aksesibilitas terhadap Dokumen dan Informasi Hukum dengan nilai maksimal 27. Pada variabel ini dijelaskan indikator tersedianya sistem informasi hukum secara online melalui website JDIH yang menampilkan menu publikasi dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan, tampilan detail dokumen hukum, fitur pencarian lanjutan, statistik produk hukum, hingga ketersediaan aplikasi JDIHN berbasis mobile.
Materi juga menguraikan secara rinci komponen penilaian tampilan dokumen hukum, mulai dari judul, materi pokok, status keberlakuan, keterkaitan dengan peraturan lain, hingga statistik jumlah dokumen dan pengunjung. Penjelasan tersebut bertujuan agar pengelola JDIHN di daerah dapat memahami standar kelengkapan data dan kualitas layanan informasi hukum yang dinilai dalam E-Report JDIHN.
Melalui sosialisasi dan bimtek ini, diharapkan Kanwil Kementerian Hukum Jambi bersama pemerintah daerah di Provinsi Jambi dapat semakin optimal dalam pengelolaan JDIHN serta penyusunan laporan E-Report yang akurat, terukur, dan sesuai indikator penilaian. Hal ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan penguatan pembangunan hukum di daerah.
