Jambi - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Jambi Harmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sungai Penuh tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dan Raperda tentang Penugasan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa dan Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh, Kamis (21/08/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil kali ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita bersama para Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analis Hukum pada Kanwil Kemenkum Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Kadiv P3H menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai bentuk penyelarasan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap Raperda yang lahir memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan regulasi nasional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Kegiatan harmonisasi ini juga menjadi ruang diskusi bersama antara tim perancang peraturan daerah, perangkat daerah terkait, dan jajaran Kanwil Kemenkum Jambi. Melalui forum ini diharapkan Raperda yang dihasilkan dapat berkualitas, aplikatif, serta membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Sungai Penuh.
Kadiv P3H, Dina Rasmalita, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Kanwil Kemenkum Jambi. “Harmonisasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan produk hukum daerah tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan serta memastikan setiap produk hukum daerah dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. (YE)
