Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang diwakili oleh Kadiv P3H Dina Rasmalita ikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) dengan tema “Analisis Implementasi Kebijakan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”. yang diselenggarakan oleh Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Dr. Joko Martanto, S.E., M.Si., yang memaparkan peran penting Kanwil dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, khususnya pada aspek pelayanan administrasi hukum umum, pembinaan, serta pengawasan terhadap notaris.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa kebijakan formasi jabatan notaris ditetapkan oleh Menteri setiap tiga tahun, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, serta rata-rata jumlah akta yang dibuat di hadapan notaris. Berdasarkan Permenkum Nomor 17 Tahun 2025, kategori daerah ditetapkan menjadi tiga, yakni A, B, dan C. Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori C, yang diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali notaris maupun perpindahan wilayah jabatan.
Data terbaru menunjukkan jumlah notaris di Kalimantan Tengah sebanyak 167 orang, dengan sebaran terbanyak berada di Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur. Diskusi juga menyoroti beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masih adanya kantor notaris yang jarang buka, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan, hingga penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang belum optimal.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah menekankan perlunya penguatan koordinasi antara Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan notaris.
Kegiatan DSK ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kondisi riil di daerah, sehingga peran notaris dalam mendukung kepastian hukum dan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah semakin optimal. (YE)
